Pelaku usaha memastikan siap mengikuti kebijakan baru dari Kementerian Perhubungan (Kemhub) terkait zero over-dimension and over-load (ODOL). Namun, mereka berharap aturan ini tidak membuat biaya logistik naik signifikan.
SAMARINDA - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Dayang Donna Faroek mengatakan, kebijakan zero ODOL menjadi perhatian para pengusaha. Sebab, regulasi yang akan diberlakukan pemerintah tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga barang lantaran semua pelaku industri masih mengandalkan kendaraan-kendaraan tersebut untuk mobilisasi barang.
“Biaya logistik dari distribusi barang otomatis akan naik dan berpengaruh pada harga-harga di pasaran akibat dari kebijakan ini,” jelasnya, Selasa (24/1). Hal ini cukup mengkhawatirkan karena tahun ini ada ancaman resesi ekonomi global. Ini menuntut pemerintah mampu menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Sehingga, perlu ada langkah bersama untuk mengatasi lonjakan harga.
Kadin sebagai mitra pemerintah berharap ekonomi tahun ini tetap bisa tumbuh sesuai prediksi, beserta inflasi yang tetap terjaga. Ancaman resesi ekonomi global harus disikapi bersama-sama dengan langkah konstruktif, sehingga baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat tidak terbebani.
“Kebijakan ini bisa memengaruhi inflasi, sehingga diperlukan pertimbangan khusus dalam penerapan. Mengingat dampak yang ditimbulkannya bakal besar. Kami berharap, tidak ada perubahan signifikan terkait biaya logistik di daerah,” harapnya.
Terpisah, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, penerapan zero ODOL yang berlaku pada tahun ini sebenarnya tidak menjadi persoalan utama di Kaltim. Namun, ada sejumlah persyaratan yang lebih penting untuk dipenuhi.
Paling penting peningkatan infrastruktur jalan, sehingga tidak membuat biaya angkut naik signifikan dan kapasitas turun yang malah membuat daya saing Kaltim akan makin turun. Peningkatan infrastruktur seperti pelebaran jalan dan peningkatan kelas jalan.
“Sebab penerapan zero ODOL ini akan menambah jumlah truk pengangkut, belum lagi peremajaan mobil-mobil di atas 10 tahun. Akan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha,” ungkapnya.
Menurutnya, penerapan kebijakan zero ODOL memerlukan perencanaan yang tepat sasaran agar tidak berdampak negatif khususnya pada perkembangan industri. Sebab, kondisi industri masih belum membaik sepenuhnya. “Tapi pada prinsipnya pelaku usaha tidak menolak zero ODOL. Namun, pengusaha saat ini sedang menumbuhkan sektor masing-masing, kami berharap aturan ini tidak membebani biaya logistik kita,” terangnya.
Diketahui, pemerintah berencana menerapkan kebijakan zero ODOL pada tahun ini. Namun, belum dapat dipastikan kapan dimulai. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugianto mengatakan, zero ODOL akan dilakukan secara bertahap. “ODOL itu kan 2023, bisa Januari sampai Desember. Tahapannya akan kita lakukan. Bukan Januari langsung zero ODOL, tapi ada tahapan yang akan dilakukan,” tuturnya beberapa waktu lalu.
Hendro menyebutkan, 17 persen kecelakaan lalu lintas disebabkan permasalahan ODOL angkutan barang. Untuk itu, perlu dilakukan sejumlah upaya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Namun, dibutuhkan kerja sama semua pihak dan kesadaran. Baik dari masyarakat maupun dunia usaha.
Kementerian Perhubungan juga telah berkoordinasi dengan kepolisian agar ketika ada kecelakaan yang disebabkan kendaraan ODOL, tidak hanya pengemudi yang dipidanakan, tetapi pengusahanya juga wajib dijadikan tersangka untuk menimbulkan efek jera. “Selama ini, hanya pengemudi yang dijadikan tersangka, pengemudi berada di pihak yang lemah, dan pengusaha tidak pernah bertanggung jawab,” terangnya. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria