Memiliki kualitas jalan yang mumpuni, Kaltim disebut sudah siap menerapkan kebijakan zero ODOL. Harga logistik juga seharusnya tidak perlu naik signifikan karena potensi terjadi kecelakaan lebih kecil.
SAMARINDA - Penerapan kebijakan zero over-dimension and over-load (Odol) diprediksi bakal mengakibatkan adanya tambahan 70.873 truk baru di Indonesia, dengan biaya pengeluaran per tahun sekitar Rp 32,4 triliun, plus investasi lainnya. Sementara itu, akan ada 14.628 truk yang harus dilakukan peremajaan karena berusia lebih 10 tahun dengan potensi biaya sekitar Rp 10 triliun.
Diketahui, zero ODOL adalah kondisi kendaraan yang dimensinya tidak sesuai dengan standar produksi pabrik, yang mengangkut muatan melebihi batas beban yang ditetapkan, harus sudah dihilangkan. Aturan ini rencananya berlaku pada 2023.
Penasihat Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Kaltim Haryoto mengatakan, zero ODOL itu bukan hanya ukuran besar panjangnya truk, tetapi ukuran dikombinasi dengan jumlah sumbu roda (as roda) dan jarak roda kendaraan truknya. Harus sesuai standar, jadi pembagian beban ke roda terdistribusi.
Artinya, bak truk panjang dengan single as roda (axle) dengan cara modifikasi panjang, tinggi bak itu disebutnya melanggar. Standar panjang truk dengan baknya, jumlah axle dan jumlah roda truk sebenarnya sudah ada. Sedangkan batasan lebar dan panjang truk terkait kapasitas jalan dan keamanan menikung atau manuver itu yang belum ada. Dari sini, seharusnya sudah bisa menekan jumlah ODOL.
“Seharusnya, kir kendaraan barang otomatis mereduksi pelanggaran ODOL kalau semua proses dijalani dengan benar. Kalau diler harusnya sudah mengikuti standar yang ada, sehingga bisa menekan ODOL tadi,” tuturnya, Rabu (25/1).
Dia menjelaskan, kebijakan zero ODOL di Kaltim sebenarnya sudah sangat siap dilaksanakan. Sebab, kekuatan jalan di Benua Etam terutama jalan nasional dan provinsi sudah disesuaikan rencana beban kendaraan tertinggi. Kesiapan ini seharusnya tidak banyak mengubah ongkos, karena dari posisi jalan dan sebagainya Kaltim sudah disesuaikan.
Sehingga, kebijakan zero ODOL tidak harus dan tidak membuat ongkos biaya operasional kendaraan (BOK) harus mahal. Malah kalau ODOL itu perusahaan bisa mengeluarkan biaya lebih mahal, karena kalau celaka, atau over akan membuat biaya lebih tinggi. “Jadi, tidak harus zero ODOL membuat ongkos lebih mahal, malah kalau over itu yang bisa rugi lebih besar,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, penerapan zero ODOL pada tahun ini sebenarnya tidak menjadi persoalan utama di Kaltim. Namun, ada sejumlah persyaratan yang lebih penting untuk dipenuhi. Paling penting, peningkatan infrastruktur jalan, sehingga tidak membuat biaya angkut naik signifikan dan kapasitas turun yang malah membuat daya saing Kaltim akan makin turun.
“Sebab, penerapan zero ODOL ini akan menambah jumlah truk pengangkut, belum lagi peremajaan mobil-mobil di atas 10 tahun. Akan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha,” ungkapnya.
Menurutnya, penerapan kebijakan zero ODOL memerlukan perencanaan yang tepat sasaran agar tidak berdampak negatif khususnya pada perkembangan industri. Sebab, kondisi industri masih belum membaik sepenuhnya. “Tapi, pada prinsipnya pelaku usaha tidak menolak zero ODOL. Namun, pengusaha saat ini sedang menumbuhkan sektor masing-masing, kami berharap, aturan ini tidak membebani biaya logistik kita,” terangnya. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria