SAMARINDA–Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ulu menggelar Tax Gathering tahun 2023 di Hotel Senyiur, Samarinda, Rabu (15/2). Acara dihadiri oleh Kakanwil DJP Kaltimtara Max Darmawan, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kantor Wilayah DJP Kaltimtara Budi Hernowo, Kepala KPP Pratama Samarinda Ulu Hutomo Budi, Kepala KPP Pratama Samarinda Ilir Emri Mora Singarimbun, dan Kepala KPP Pratama Tenggarong Arief Hartono serta para Pahlawan Pajak yang terdaftar di KPP Samarinda Ulu. Acara digelar sekaligus untuk memberikan Tax Awards atau penghargaan bagi para Wajib Pajak Terbaik selama 2022.
Penandatanganan Piagam pencanangan Zona Integritas yang telah diraih oleh KPP Pratama Samarinda Ulu selama 2022 dan penandatanganan pencanangan zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2024 juga menjadi agenda dalam acara tersebut.
Kakanwil DJP Kaltimtara Max Darmawan mengapresiasi kinerja KPP Pratama Samarinda Ulu dan kantor-kantor pajak di Kanwil DJP Kaltimtara yang tahun lalu sudah memperoleh predikat Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Dan target di 2024, Kanwil DJP Kaltimtara beserta seluruh Kantor KPP akan berusaha meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Dengan tema Sinergi Menuju Pajak Kuat Indonesia Maju, Max Darmawan mengajak seluruh wajib pajak mendukung Reformasi perpajakan 2023 yakni Peningkatan pelayanan untuk meningkatkan basis perpajakan. Salah satunya adalah Pemadanan NIK untuk NPWP. Max mengimbau para wajib pajak khususnya di Kaltim dan Kaltara untuk segera melakukan pemadanan NIK untuk NPWP secara mandiri atau bisa juga mengunjungi kantor pajak terdekat. Max menuturkan hal ini bertujuan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.
“Wajib pajak nantinya dapat mengelola pajaknya hanya dengan menghafal NIK saja yang ada di KTP masing-masing. Proses transisi akan berlangsung secara bertahap hingga akhir 2023 dan akan diimplementasikan secara penuh pada 1 Januari 2024, NPWP yang sekarang 15 digit akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan yakni 16 digit. Penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan inovasi satu data yang memudahkan dan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Jangan khawatir bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP bukan berarti semua orang yang mempunyai NIK harus membayar pajak karena ketentuan tetap berlaku yakni yang mempunyai penghasilan di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) itulah yang harus membayar pajak,” tutur Max.
Untuk status NIK yang divalidasi menjadi NPWP juga bisa dicek secara online melalui situs pajak.go.id. Cek validasi NIK menjadi NPWP ini sangat penting untuk mengetahui apakah NIK wajib pajak sudah terintegrasi atau belum. (adv/kpg/rdh/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria