TANJUNG REDEB - KPP Pratama Tanjung Redeb kembali melaksanakan sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan, Pekan Panutan dan Sosialisasi Pemadanan NIK-NPWP serta Pelaporan E-Filling Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2023
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Redeb, Mu’alif mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, dengan ini harap bisa dilakukan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
“Yang akan diberlakukan nanti sejak 1 Januari 2024 dan saat ini telah dimulai proses validasi NIK menjadi NPWP, baik secara sistem maupun mandiri,” ujarnya.
Selain itu, juga Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud di atas di antaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Guna melaksanakan amanat tersebut, KPP Pratama Tanjung Redeb juga akan mengadakan kegiatan pendampingan validasi NIK menjadi NPWP dan pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2022, yang akan diselenggarakan pada Kamis, 9 Maret 2023.
“Kami ucapkan terima kasih atas kerja sama dan peran aktif yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Berau dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan guna pembiayaan pembangunan nasional,” jelasnya.
Disampaikannya juga, bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2022, Pajak KPP Pratama Tanjung Redeb sebesar Rp 1,98 triliun atau 152,11 persen dari target, hal itu berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Berau sebesar Rp 848,05 miliar atau 157,57 dari target. Pada tahun 2022, realisasi perjenis pajak terbesar untuk KPP Pratama Tanjung Redeb yaitu PPh non Migas sebesar 964,51 miliar.
“Sedangkan untuk realisasi perjenis pajak terbesar Kabupaten Berau yaitu PPh non Migas dengan nilai sebesar Rp 485,28 miliar rupiah,” jelasnya.
Lanjutnya, realisasi Kepatuhan SPT Tahunan KPP Pratama Tanjung pada 2022 yakni sebesar 50,807 SPT, sedangkan untuk jumlah SPT Tahunan yang masuk di Kabupaten Berau sebanyak 26.227 SPT. Dengan adanya kenaikan target penerimaan pajak KPP Pratama Tanjung Redeb menjadi 1,84 triliun, Kabupaten Berau mendapat proyeksi target sebesar Rp 557,34 miliar atau 30,21 persen dari target KPP Pratama Tanjung Redeb. Dibandingkan tahun sebelumnya, target 1,3 triliun.
“Dengan adanya kenaikan APBD Kabupaten Berau Tahun 2023 menjadi Rp 3,5 triliun, maka proyeksi penerimaan pajak dengan proyeksi efektif 6,18 persen adalah Rp 216 miliar,” terangnya.
Adapun rencana strategis yakni peningkatan kerjasama dengan Pemda. Dimana, optimalisasi pemanfaatan data antara lain bekerja sama dengan BPKAD, DPMPTSP, Dinas DPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, DPMD, dan OPD lainnya.
“Peningkatan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajaka, melalui validasi NIK menjadi NPWP dengan dukungan Kepala Daerah sebagai panutan (role model),” tuturnya.
Peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ajakan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2022 lebih awal. Pekan panutan dengan dukungan Kepala Daerah sebagai role model pelaporan SPT Tahunan. Asistensi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan kepada ASN, Instansi pemerintah dan pemberi kerja.
“Asistensi pengisian SPT bagi UMKM/ Orang Pribadi, melalui kerja sama dengan desa dan Pemkab Kabupaten Berau,” katanya.
Lalu pada peningkatan pengawasan sektor, kepemilikan dan perdagangan sarang burung walet (menunggu revisi Perda tentang Pajak Daerah, harmonisasi peraturan dengan Kemendagri). Data pemenang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pengawasan Sekor Strategis Nasional: Komoditas Sawit, Perdagangan Besar, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan Non Sawit, Informasi dan Teknologi, Jasa Kesehatan, Industri Farmasi.
“Bendahara Pemerintah melalui Rekonsiliasi 3 Pihak (Pemkab, DJP dan DJPb), Bendahara Desa atas Pengelolaan Dana Desa, bekerja sama dengan DPMD, dan Pengawasan penyetoran PBB P5L,” tutupnya. (mar/adv)
Editor : uki-Berau Post