Periode low season perhotelan pada momen Ramadan segera berakhir. Para pelaku usaha memprediksi tingkat hunian akan segera naik seiring momen libur Lebaran. Apalagi pemerintah telah menghapus pembatasan kegiatan masyarakat. Diprediksi, kenaikannya sebesar 10-15 persen.
SAMARINDA – Sepanjang Februari 2023, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang di Kaltim tercatat sebesar 60,71 persen. Mengalami peningkatan 7,19 poin dibandingkan TPK Januari 2023, yaitu dari 53,52 persen. Sementara itu, jika dibandingkan Februari 2022, terjadi peningkatan TPK sebesar 1,81 poin, di mana pada Februari 2022 tercatat sebesar 58,90 persen.
Jika dilihat menurut klasifikasinya, pada Februari 2023 hotel bintang lima mencatat TPK tertinggi, yaitu mencapai 75,19 persen, sedangkan TPK terendah terjadi pada hotel bintang satu, yaitu 32,43 persen. Untuk hotel bintang tiga, bintang empat, dan bintang dua mencatat TPK masing-masing sebesar 61,79 persen, 60,90 persen dan 53,28 persen.
Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim Zulkifli mengatakan, okupansi akan melandai pada Ramadan yang jatuh pada Maret dan April. Hal itu disebabkan kegiatan pemerintah banyak dilakukan sebelum Ramadan dan kembali dilakukan setelah Idulfitri. Pada bulan suci okupansi hotel akan kembali mengalami penurunan.
Kegiatan itu datang dari kegiatan pemerintah. Seperti diketahui, kegiatan pemerintah memengaruhi okupansi hingga 30 persen di Kaltim. “Selama bulan puasa, industri perhotelan mengalami siklus tahunan low session. Yaitu momen di mana tingkat hunian hotel umumnya menurun setiap tahunnya. Namun, usai Ramadan okupansi akan meningkat,” ungkapnya, Rabu (5/4).
Dia menjelaskan, usai Ramadan okupansi akan meningkat seiring momen Idulfitri. Biasanya, akan menjadi momentum berlibur bersama keluarga. Sehingga, peningkatan okupansi karena liburan Idulfitri. Contohnya saja, masyarakat Samarinda yang berlibur ke Balikpapan maupun sebaliknya akan menginap di hotel. Tentu keterisian kamar akan membaik.
“Memang sudah seperti biasanya, saat usai Lebaran okupansi pasti meningkat, saat Ramadan menurun. Namun, sebelum Ramadan (Februari) okupansi lebih tinggi,” tuturnya.
Optimisme ini juga didorong pemerintah yang meminta pengusaha atau perusahaan membayar penuh tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja/buruh. Adapun THR diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Tanpa dicicil dan tepat waktu.
Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengimbau seluruh perusahaan yang beroperasi di Kaltim agar membayarkan THR kepada karyawan tepat waktu dan sesuai ketentuan. “Seluruh perusahaan harus segera membayarkan THR kepada karyawannya. Lebih cepat lebih bagus, karena tahun ini pelaksanaan cuti Hari Raya Idulfitri dimajukan,” tuturnya, Kamis (6/4).
Sesuai peraturan yang berlaku, paling lambat H-7 Hari Raya Idulfitri, THR harus sudah dibayarkan. Tentunya pembayaran THR harus dibayar penuh, tidak cicil. Oleh karena itu diimbau agar perusahaan paling lambat H-7 sudah membayarnya. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban membayar THR kepada karyawannya, tentu ada sanksinya, yaitu sanksi administratif.
“Kita minta paling lambat H-7 THR sudah dibayarkan, kalaupun ada perusahaan lebih cepat atau lebih awal tentu lebih baik,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur (DPP Apindo Kaltim) Slamet Brotosiswoyo juga meminta pengusaha mematuhi edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI terkait THR.
Pihaknya telah menerima salinan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04.00/111/2023 tentang THR dan cuti bersama Lebaran 2023. Untuk itu, dia mengharapkan para pengusaha anggota Apindo Kaltim maupun pelaku usaha umumnya, dapat mematuhi aturan tersebut. “Kami berharap para pelaku usaha di Kaltim bisa membayarkan THR karyawannya sesuai edaran Menteri. Di situ dijelaskan THR dibayarkan 7 hari sebelum hari H,” katanya.
Tahun ini harapannya, tidak ada lagi persoalan THR, seperti tahun-tahun yang lalu, akibat kondisi pandemi Covid-19 yang melanda. Sebab, kini kegiatan ekonomi sudah bertumbuh dengan baik. Tentunya dia berharap para pengusaha bisa menaati surat edaran Menaker tersebut. Idulfitri tahun ini diperkirakan jatuh pada tanggal 21 April 2023, yang berdekatan dengan tanggal gajian karyawan.
Karena itu pengusaha bisa mengatur skema pemberian THR tanpa melanggar aturan Menaker. “Kembali mengingatkan para pengusaha menjalankan aturan tersebut. Karena ada sanksi-sanksi yang diterapkan pemerintah kepada pengusaha yang tidak melaksanakan pemberian tunjangan THR kepada pekerjanya. Apabila melanggar, pengusaha bisa terkena sanksi dari Disnaker, bahkan sampai sanksi penutupan operasionalnya, nah ini yang perlu kita jaga,” pungkasnya. (ndu)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
(ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di Kaltim (persen)
Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
2022 60,78 58,90 63,82 51,30 62,54 64,60 61,21 60,32 60,25 64,20 66,51 67,52
2023 53,52 60,71
Sumber: BPS Kaltim
Editor : izak-Indra Zakaria