TANJUNG REDEB - Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, seluruh provinsi, kabupaten/kota diwajibkan untuk memakai produk dalam negeri. Hal itu pun disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) secara virtual, kemarin (11/4).
Dalam hal ini pun, Bupati Berau Sri Juniarsih, berkomitmen untuk melakukan aksi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), dalam rangka perubahan mekanisme barang atau jasa, terutama produk yang berasal dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi lokal. “Hal ini juga sesuai undang-undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan,” ujarnya.
Dijelaskannya, pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi, dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kendati itu, bupati pun mengimbau kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri melalui pembelian di e-katalog.
“Saya juga meminta dinas terkait untuk melakukan pendampingan kepada UMKM dan IKM untuk memasukkan produknya dalam e-katalog,” tegasnya.
Pihaknya akan sosialisasikan kepada para OPD dan 13 kecamatan untuk mengikuti program P3DN tersebut, apalagi berbelanja melalui e-katalog diyakininya dapat meminimalisir terjadinya risiko korupsi. Hal tersebut juga merupakan upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM di Berau. “Sehingga, berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Bumi Batiwakkal,” tuturnya.
Kendati itu, bupati sangat merekomendasikan agar menggunakan produk dalam negeri. Tentu memang ini butuh waktu, karena masih ada belanja yang tinggi, sedang, dan rendah. Dengan demikian kata dia, sosialisasi lebih lanjut kepada seluruh OPD dan kecamatan untuk bangga memakai produk dalam negeri.
“Untuk di Kaltim kita memang masih rendah untuk P3DN ini. Tapi kami akan upayakan semua barang nantinya akan tersedia semua di e-katalog,” tutupnya. (mar/sam)
Editor : uki-Berau Post