SEKITAR 6,44 persen penduduk di Kaltim dinyatakan miskin. Indikatornya, karena tidak memiliki hunian yang layak. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan tersebut, Pemprov Kaltim memiliki program pembangunan rumah layak huni (RLH). Program itu merupakan corporate social responsible (CSR) perusahaan-perusahaan besar di Benua Etam. Sayangnya, pembangunan RLH masih banyak kendala, salah satunya sulitnya mendatangkan material.
Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 6,44 persen. Angka itu meningkat 0,13 poin persen dari Maret 2022 dan meningkat 0,17 poin persen dari September 2021.
Adapun secara jumlah, penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 242 ribu orang, Angka itu meningkat enam ribu orang dari Maret 2022 dan meningkat sembilan ribu orang dari September 2021.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan, tahun ini pihaknya akan mengejar progres 25 ribu unit RLH. Hingga akhir 2022, progres realisasi pembangunan rumah layak huni di Kaltim mencapai 77,82 persen.
Sasaran pembangunan rumah layak huni diperuntukkan bagi masyarakat yang memerlukan dan terdaftar sebagai kelompok keluarga prasejahtera (KPS). Saat ini, dana CSR untuk RLH sudah mencapai Rp 18,9 miliar.
“Kami yakin program rumah layak huni bisa rampung tahun ini. Setiap tahunnya, kami membangun lima ribu rumah layak huni. Sehingga, kami optimistis bisa kejar target 25 ribu RLH untuk KPS di Kaltim. Target sampai akhir 2023,” jelasnya, Kamis (13/4). (adv/diskominfokaltim/rom/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria