Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang terus mendorong Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Guru diharapkan cakap mengajar menggunakan teknologi.
ULIL MUAWANAH, Balikpapan
Yin.khazan@gmail.com
SEJAK diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2022, tercatat 50 sekolah dasar (SD) dan 27 sekolah menengah pertama (SMP) di Bontang telah menerapkannya. Penerapan Kurikulum Merdeka tersebut diakui Kasi SD dan SMP Disdikbud Bontang Saparuddin belum menyeluruh.
"Kenapa masih ada 4 SMP dan 6 SD ketinggalan menerapkan (IKM)? Karena ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dan mungkin saat menerima informasi mereka terlambat mengisi Platform Merdeka Mengajar (PMM)," ujarnya dalam pertemuan daring yang digelar Tanoto Foundation, Jumat (14/4).
Pihaknya, kata Saparuddin, juga terus berupaya mendampingi pihak sekolah agar Kurikulum Merdeka berjalan optimal. Pada Kurikulum Merdeka, anak tidak hanya dituntut dalam hal intelektual, tapi juga mengembangkan keterampilan dan karakter dalam diri si anak.
Walau belum mencapai hasil signifikan, tetapi menurutnya kini perlahan menunjukkan perubahan. Guru sekarang tidak sekadar mengejar target kurikulum, tapi mendukung tahapan perkembangan anak didiknya. "Bila dulu siswa ataupun murid dianggap hanyalah objek, saat ini anak dilihat adalah subjek. Fungsi guru sekarang juga sebagai fasilitator, sehingga anak jauh jadi lebih aktif," tutur Saparuddin.
Dalam peningkatan mutu pendidikan, banyak upaya dilakukan pemerintah, salah satunya menggelontorkan Bosda senilai Rp 27 miliar pada 2023, yang diperuntukkan seluruh sekolah di Bontang. Dia menyebut, di Bontang saat ini terdapat 56 SD, 30 sekolah di antaranya ialah negeri. Untuk jenjang SMP, dari 27 sekolah terdapat 9 sekolah berstatus negeri.
Saparuddin mengulas, penyerapan Kurikulum Merdeka di Bontang cukup tinggi, baik dari sekolah maupun komunitas belajar, mulai terbiasa. Kendati demikian, masih terdapat tantangan besar terhadap sumber daya manusia (SDM), yakni bagaimana mengubah mindset dan pola belajar yang monoton.
"Kurikulum Merdeka berbeda dengan K-13, sebab guru mesti mencari pola mengajar seperti apa yang sesuai untuk sekolah dan anak muridnya. Akses ke digital sendiri tidak ada masalah, tetapi kan tidak semua guru bisa, terutama mereka yang telah senior," ucapnya.
Dalam penyesuaian Kurikulum Merdeka tidak hanya mengubah mindset, namun juga praktik mengajar manual yang bertransformasi ke digital, hal ini tentu membutuhkan proses dan waktu. Karena itu, Saparuddin mengaku bersyukur telah mendapat dukungan dari Tanoto Foundation.
Organisasi filantropi non-profit ini dikatakan telah banyak memberi sumbangsih terhadap dunia pendidikan di Bontang. Melalui fasilitator daerah dan nasional menyebarkan ilmu ke berbagai sekolah. Sebagai pemangku kebijakan, Disdikbud Bontang juga turut melakukan pengawasan.
"Sebenarnya sebelum Kurikulum Merdeka diperkenalkan, Tanoto Foundation sudah hadir melalui pendekatan dan mengenalkan praktik-praktik baik. Saya juga ikut mengawal, pada 2019, saat Tanoto Foundation masuk ke Bontang, bahkan kini organisasi ini sudah tidak lagi asing bagi kami," bebernya.
Disebutkan pula, di Bontang terdapat 24 sekolah, baik dari SD/MI maupun SMP/MTs telah menjadi mitra Tanoto Foundation. Perubahan yang diaplikasikan ke sekolah berdampak positif. Dia berharap, kolaborasi yang dilakukan Disdikbud Bontang dan Tanoto Foundation membuat IKM didorong bisa 100 persen pada 2023 ini. "Insyaallah tahun ini semua sekolah bisa IKM," pungkasnya. (ndu/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria