TANJUNG REDEB – BPJS Ketenagakerjaan Berau menggandeng Dinas Pendidikan (Disdik) Berau menjalin kerja sama untuk ke pesertaan Program Jaminan Sosial bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendukung Lainnya Honorer Bosda Berau.
Kepala Disdik Berau, Yudi Artangali mendukung program penyediaan jaminan sosial tersebut. Nantinya jaminan tersebut akan menyasar para guru di SD dan SMP yang ada di Berau.
“Kami mendukung program ini menjadi perhatian pemerintah kepada tenaga pendidik yang selama ini belum tersentuh perlindungan,” ujar Yudi Senin (17/4).
Program ini akan memberikan perlindungan bagi tenaga pendidik dalam menjalankan profesinya sehari-hari. Apalagi, dirinya menjelaskan selama anggaran tersedia, maka akan memungkinkan perlindungan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini akan memberikan perlindungan bagi mereka yang belum tersentuh, menjaga diri mereka dari kecelakaan yang mungkin mengintai,” terangnya.
Nantinya, Yudi menyebut, mereka yang merupakan tenaga pendidik seorang guru berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diangkat atau Surat Keputusannya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah masing-masing akan mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Semua tenaga pendidik, termasuk honorer yang SK-nya dari kepseknya,” terangnya.
Adapun status guru lainnya seperti ASN dan PTT yang diangkat oleh dan atau SK-nya ditandatangani oleh kepala Disdik Berau telah mendapat perlindungan. “Kalau ASN dan PTT kita (Disdik) sudah menerima perlindungan,” ujarnya.
Setidaknya, sebanyak 712 orang di jenjang Sekolah Dasar dan 313 orang di jenjang Sekolah Menengah Pertama akan menerima jaminan sosial tersebut. Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut maka para guru akan mendapat perlindungan menyeluruh selama menjalankan tugas.
“Dengan adanya kegiatan (Jaminan Sosial) ini mereka akan ter-cover (terlindungi),” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Berau, Sonny Alonsye menyampaikan kegiatan ini dilatar belakangi masih adanya tenaga pendidik dan kependidikan yang belum menerima perlindungan menyeluruh. Serta menjalankan amanah Instruksi Presiden Nomor 2 yang mendapatkan turunan SE Mendikbudristek Nomor 8 Tahun 2021 dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Kejati Kaltim.
“Di dalam keputusan itu meminta kabupaten atau kota agar menyusun regulasi mengalokasi anggaran dan memberikan perlindungan sosial bagi non ASN, guru Honorer, perangkat desa dan pekerja rentan,” jelas Sonny.
Ia menjelaskan, kegiatan ini dilatar belakangi banyaknya tenaga pendidik yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan menerima klaim jaminan mencapai 59 Persen dari Dinas Pendidikan.
“Bahkan nilai santunan yang diberi ke warisnya mencapai Rp 185 Juta dan beasiswa kepada anak mereka juga,” ujarnya.
Dirinya ingin guru honorer Bosda dapat perlindungan dan manfaat yang diberikan. Mulai dari jaminan kecelakaan kerja dan kematian, serta diharap mampu meningkatkan harkat martabat, kesejahteraan dan mengantisipasi timbulnya keluarga miskin baru akibat risiko sosial ekonomi, karena musibah kecelakaan kerja yang menyebabkan meninggal dunia.
“Program yang kami maksudkan juga untuk kepastian kepada anak dari guru honorer, apabila mengalami risiko meninggal maka anak-anak bisa tetap melanjutkan sekolah dengan bantuan beasiswa sebesar total Rp 174 Juta dengan pembiayaan mulai TK sampai lulus Perguruan Tinggi,” ujarnya.
Upaya ini juga sebagai antisipasi jika mengalami kecelakaan, maka peserta akan menerima manfaat pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan biaya transport baik laut, darat dan udara. Serta santunan tidak bekerja, santunan cacat, hingga santunan kepada ahli waris yang mencapai Rp 150 Juta apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia.
“Santunan ini diberi kepada ahli waris diserahkan di luar beasiswa,” pungkasnya.(*sen/adv/arp)
Editor : uki-Berau Post