MESKI tidak signifikan, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kaltim pada periode 16–30 April 2023 kembali mengalami kenaikan. Menyentuh level Rp 2.497 per kilogram. Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kaltim Daru Widiyatmoko mengatakan, perbaikan itu disebabkan terus lancarnya ekspor crude palm oil (CPO).
“Saat ini harga kembali ke jalur peningkatan setelah sebelumnya sempat menurun. Naik-turunnya harga TBS karena mengikuti harga CPO yang fluktuatif. Tapi saat ini cenderung sangat baik, harga bergerak naik,” tuturnya, Jumat (28/4).
Dampak kenaikan ini bukan hanya untuk petani bermitra. Tapi juga petani swasta. Pihaknya berharap, harga tahun ini bisa melebihi Rp 3.000 per kilogram seperti sebelum larangan ekspor. “Kami berharap, semua daerah di Kaltim bisa merasakan peningkatan harga yang sama. Sehingga peningkatan harga TBS bisa dirasakan semua petani kelapa sawit,” sambungnya.
Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) turut mendukung penuh kebijakan terkait minyak goreng yang ditetapkan pemerintah mulai 1 Mei 2023. Kebijakan tersebut dalam rangka merespons perubahan tingkat konsumsi setelah Idulfitri. Serta memperkuat pemerataan pasokan dan harga minyak goreng MinyaKita di seluruh Indonesia, khususnya di Indonesia Timur.
Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa menuturkan, penyesuaian kebijakan yang salah satunya terkait perubahan domestic market obligation (DMO) minyak goreng MinyaKita dan curah dari angka 450 ribu ton per bulan menjadi 300 ribu ton per bulan tersebut dapat menjaga pasokan dalam negeri setelah Idulfitri secara proporsional.
Selain itu, penyesuaian kebijakan tersebut juga dapat mendorong peningkatan produksi MinyaKita kemasan jauh lebih banyak dibanding curah, mengingat salah satu penyesuaiannya adalah menurunkan rasio pengali dasar untuk curah dan menaikkan insentif pengali untuk minyak kemasan.
Dia juga menuturkan kebijakan tersebut sejalan dengan hasil telaahan Kemendag bahwa dengan peningkatan produksi MinyaKita kemasan diharapkan dapat mendorong peningkatan pasokan MinyaKita ke wilayah timur Indonesia, sehingga berdampak pada pemerataan harga di seluruh wilayah.
"Mengingat pendistribusian di wilayah dengan kontur seperti Indonesia bagian timur lebih efektif dilakukan dengan MinyaKita kemasan dibanding curah," tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperbarui kebijakan pasokan minyak goreng dalam negeri yang menggunakan skema alokasi domestik (domestic market obligation/DMO) bulanan dari 450 ribu ton menjadi 300 ribu ton.
Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kementerian Perdagangan Kasan mengatakan, pembaruan kebijakan diperlukan untuk menjaga pasokan minyak goreng domestik selepas momentum bulan puasa dan Lebaran 2023. Kebijakan tersebut akan diberlakukan per 1 Mei 2023.
"Besaran kewajiban DMO 450 ribu ton per bulan dikembalikan ke 300 ribu ton per bulan berdasarkan kapasitas terpasang sesuai Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022, yang akan berlaku pada Mei 2023,” kata Kasan dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (27/4).
Kasan mengungkapkan, pembaruan terhadap besarnya hak ekspor yang dimiliki pelaku usaha dilakukan guna menjaga pasokan minyak goreng dalam negeri agar tetap stabil. (ndu/k8)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria