Setelah melakukan penilaian yang lebih rinci terhadap UU Deforestasi Uni Eropa dan Pedoman Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan, dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut berbau eksploitasi politik terhadap kekhawatiran global mengenai perubahan iklim ke dalam kebijakan perdagangan yang diskriminatif terhadap kelapa sawit.
ARI ARIEF, Penajam
ari.arief@kaltimpost.co.id
PANDANGAN ini disampaikan oleh Analis Minyak Sawit Berkelanjutan Edi Suhardi. Namun demikian, bukan berarti Indonesia tidak mengakui perlunya minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Keberlanjutan kelapa sawit dikatakannya merupakan kriteria operasional yang penting dan wajib. Pemerintah, perusahaan, dan petani kecil berusaha keras untuk menerapkannya.
Ia menukil hasil para peneliti ekologi yang menyimpulkan bahwa minyak kelapa sawit telah memasok lebih dari 45 persen kebutuhan minyak nabati dunia dan pangsa pasarnya terus meningkat, namun lahan yang digunakan untuk produksi minyak nabati hanya sekitar 6 persen dari total lahan dunia.
Karena itu, desakan Uni Eropa untuk memberlakukan pembatasan deforestasi pada sebagian besar produk pertanian memiliki agenda tersembunyi terhadap minyak kelapa sawit, yang saat ini menguasai pangsa pasar minyak nabati global.
“Bahkan LSM-LSM lingkungan hidup, yang di masa lalu dengan keras menuduh minyak kelapa sawit sebagai penyebab utama deforestasi di Indonesia, telah menyimpulkan bahwa sekitar 90 persen impor minyak kelapa sawit dari Uni Eropa terbukti berkelanjutan dan angka ini akan terus bertambah seiring dengan berlanjutnya industri ini,” kata Edi Suhardi.
Ia mengetahui, bahwa banyak pengkritik UU Anti-Deforestasi menyimpulkan bahwa UU tersebut melemahkan upaya untuk mengurangi ketidakadilan sosial dan kemiskinan, yang merupakan tujuan utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Lebih jauh lagi, undang-undang tersebut dengan mudah menempatkan minyak kelapa sawit sebagai penyebab deforestasi.
Ditegaskannya pula, lebih buruk lagi, kebijakan tersebut akan memberlakukan pembatasan tanpa kompromi terhadap potensi pengembangan kelapa sawit di wilayah-wilayah dengan tutupan hutan yang tinggi, seperti Papua yang memiliki lebih dari 80 persen hutan.
“Undang-undang ini akan merusak atau menghambat upaya untuk mencapai SDGs dalam hal penghapusan kemiskinan dan kekurangan lainnya di wilayah tersebut,” sambungnya.
Edi Suhardi, salah satu analis yang berlatar belakang perkelapasawitan, yang dimulai dari jabatannya sebagai salah satu direktur Goodhope Asia Holdings Ltd 2008-2022; Spesialis Mobilisasi Sumber Daya 2007; Direktur Hubungan Luar Negeri Penambangan Nikel INCO (Vale) 2004-2006; Manajer Program Kemitraan (Kemitraan untuk Reformasi Tata Pemerintahan) 2000-2004, dan berbagai pengalaman organisasi tingkat internasional bergengsi lainnya.
Lelaki berkacamata ini lulusan Sarjana Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda 1983-1987, dan menyandang gelar Master Manajemen dan Kebijakan Sumber Daya Alam dari Asian Institute of Technology tahun 1990-1991. (ndu/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria