TANJUNG REDEB - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Berau, melangsungkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau, Jumat (5/5).
Kepala BPS Berau, Supriyanto, mengatakan, pihaknya menilai hal ini sejalan dengan instrukti pimpinan pusat, agar bisa memberikan perlindungan kepada petugas administrator dan fasilitator saat melaksanakan tugas di lapangan.
“Kami berterima kasih atas dukungan dan kerja sama yang baik oleh BPJS Ketenagakerjaan, terkait perlindungan petugas kami di lapangan,” tutur Supriyanto.
Terpisah, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Berau Sonny Alonsye, mengapresiasi itikad BPS Berau yang telah mendaftarkan petugas di lapangan ke program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami mengapresiasi langkah BPS Berau dalam kepeduliannya memberikan proteksi jiwa bagi petugasnya di lapangan,” ujar Sonny.
Hal ini tentu menjadi langkah tepat pemberian perlindungan bagi petugas Forum Konsultasi Publik (FKP) yang menjalankan tugasnya di lapangan. Sehingga, ketika terjadi kejadian yang tidak diinginkan menimpa, petugas BPS bisa mendapatkan manfaat perlindungannya.
“Mempertimbangkan besarnya risiko pekerjaan FKP apabila mengerjakan aktivitasnya ada beberapa kemungkinan, misalnya kecelakaan kerja sehingga perlu diantisipasi,” tuturnya.
Terlebih, kerja sama ini juga dilandasi dasar yang jelas, seperti Peraturan BPS Nomor 8 Tahun 2020 serta Nota Kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPS terkait Penyediaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan nomor MoU/23/092022 dan nomor 09/HK.610/NK/09/2022 tanggal 14 September 2022.
“Maksud dari PKS ini sebagai pedoman pelaksanaan JKK dan JKM bagi petugas FKP di lapangan,” terangnya.
Klaim jaminan yang akan didapat sendiri beragam, Sonny menjelaskan dengan iuran mulai dari Rp. 16.800 per bulan apabila peserta jaminan mengalami kecelakaan bisa mendapat penggantian transportasi, pengobatan dan perawatan di kelas 1 RSUD, dan santunan tidak bisa bekerja. Apabila mengalami kecelakaan hingga menyebabkan kematian, maka ahli waris akan mendapatkan santunan mencapai Rp 62 Juta, serta manfaat beasiswa kepada anak ahli waris maksimal dua anak total maksimal senilai Rp 174 Juta.
“Manfaat lainnya jika meninggal dunia yang bukan kecelakaan kerja, misalnya sakit, faktor usia, dan lainnya maka nilai santunan mencapai Rp 42 Juta,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Sonny menyampaikan pentingnya memberi perlindungan bagi diri baik secara mandiri ataupun kolektif dinilai penting. Sinergitas antar-instansi juga diakuinya menjadi dorongan tersendiri agar kesadaran masyarakat meningkat.
“Oleh karena itu saya gandeng seluruh stakeholder seperti komunitas, Serikat Pekerja/Buruh, Perusahaan maupun OPD sampai ke ketua RT, untuk memudahkan penyebaran informasi terkait program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan agar bisa diketahui masyarakat luas,” ujarnya.
Dirinya berharap sinergitas antarinstansi pemerintah yaitu BPJS Ketenagakerjaan dengan BPS bisa berjalan dengan lancar dan harmonis. Apalagi, hal ini untuk mewujudkan sama-sama program pemerintah. “Berjalan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Semoga selalu lancar dan aman,” terangnya.
Ke depan juga dirinya berharap, petugas survei yang digunakan BPS Berau lainnya, juga diikutsertakan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, dalam menjalankan pekerjaannya bisa dengan tenang dan terlindungi.
“Ke depan juga harapan kami petugas survei di lapangan lainnya turut dibekali perlindungan yang sama,” tandasnya. (*/sen/adv/sam)
Editor : uki-Berau Post