BALIKPAPAN–Pemindahan ibu kota negara ke sebagian wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan euforia tersendiri bagi masyarakat Kaltim. Pasalnya, kebijakan itu memberikan gaung yang luar biasa. Terutama ketertarikan orang untuk datang mengunjungi provinsi ini.
Itu karena dimotivasi oleh keinginan untuk melihat wajah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sekarang. Dan ingin mengambil bagian dalam sejarah pembangunan peradaban baru tersebut. Untuk melihat perubahan sebelum dan sesudahnya pembangunan IKN.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kaltim, tahun lalu terdapat 2.510.000 wisatawan Nusantara (wisnus) yang berkunjung ke Kaltim. Sedangkan wisatawan mancanegara mencapai 343 orang.
Sekprov Kaltim Sri Wahyuni mengatakan bila dahulu, orang berkunjung ke Kaltim belum lengkap kalau belum menyusuri Sungai Mahakam di Samarinda. Kemudian mengunjungi Museum Mulawarman di Kukar. Lalu ditutup dengan melihat fauna, orang utan, atau Bukit Bangkirai di Samboja, Kukar.
“Sekarang ada satu lagi. Belum lengkap ke Kaltim, kalau belum ke IKN. Jadi animo yang cukup besar dari masyarakat yang datang secara perorangan atau kelompok, maupun dalam bentuk paket wisata ke IKN, sangat luar biasa. Bahkan sempat menyulitkan Otorita IKN. Karena setiap saat memberikan izin,” katanya di Hotel Novotel.
Dia melanjutkan selain dampak kunjungan yang semakin banyak jumlahnya, secara ekonomi, pembangunan tahap awal IKN dipastikan akan berimbas kepada daerah Kaltim dan sekitarnya. Baik dalam hal peningkatan investasi maupun kesempatan kerja.
Dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), setidaknya daerah Sulawesi, Kalimantan Tengah, dan Indonesia bagian timur, termasuk juga Jakarta, mendapatkan imbas peningkatan investasi dengan adanya IKN.
Selain itu, dampak lainnya adalah pertumbuhan ekonomi. “Diproyeksikan peningkatan investasi ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kaltim dan Kalimantan. Di Kaltim sampai 7,3 persen, regional Kalimantan akan mendapatkan peningkatan sampai 4,7 persen. Dan skala nasional sampai 0,6 persen,” ujarnya.
Dari informasi yang diterima mantan kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu, pada 2023 saja, alokasi APBN untuk IKN sebesar Rp 64 triliun. Sebanyak Rp 30 triliun dialokasikan khusus untuk pembangunan IKN. Sisanya kegiatan dari kementerian/lembaga tinggi negara yang terkait dengan IKN.
Namun, Pemprov Kaltim tidak hanya berharap mendapatkan imbas dari pembangunan IKN. Maka, telah memetakan peluang Kaltim untuk meningkatkan kemajuannya. Pertama peluang peningkatan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan pariwisata.
“Mereka yang mau datang ke IKN. Tidak hanya ingin melihat IKN. Tetapi apa setelahnya mengunjungi IKN. Kita perlu menyiapkan destinasi. Tahun depan pemerintah menggelar upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Sekitar 17 ribu ASN sudah ada bergerak dan bekerja dari IKN,” katanya.
Sri menjelaskan saat ini, pembangunan rumah dinas menteri, Istana Negara, dam hunian untuk ASN sudah dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Maka, dia memproyeksikan sekian puluh ribu orang yang datang ke IKN, memerlukan tempat untuk berelaksasi dan berwisata. “Karena itu peluang untuk akses infrastruktur, sumber daya yang mumpuni, dan pariwisata menjadi sangat penting,” ungkap dia.
Hal lainnya adalah peluang investasi, menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Kaltim untuk menarik investor di sektor produktif yang bisa menyokong IKN. Dan juga semakin banyak orang yang datang, maka semakin besar potensi limbah dari orang yang datang ke IKN. “Sudah menjadi kegalauan dari petugas di sekitar IKN, karena tidak mampu lagi untuk mengatasi sampah yang ditinggalkan oleh pengunjung,” ucapnya.
Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin mengatakan masalah sosial akan terjadi bila tidak ada pemberdayaan masyarakat di IKN. Maka, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, pembangunan IKN harus melibatkan masyarakat lokal. Otorita IKN sedang menyiapkan bentuk pemberdayaan masyarakat lokal di Kecamatan Sepaku.
“Kami tidak mau, ada bahasa-bahasa masyarakat lokal jadi penonton. Kalau saya asosiasikan tidak menjadi penonton itu, harus berlatih. Karena tidak ada tim kesebelasan yang bisa bermain, kalau tidak berlatih. Kami sedang menggarap pelatihan untuk masyarakat lokal itu,” ungkap dia di Hotel Grand Tjokro, Balikpapan belum lama ini.
Selain itu, upaya melestarikan budaya lokal di PPU yang sebelumnya menjadi kabupaten induk dari IKN juga akan dilakukan. Salah satunya mencoba melestarikan bahasa Paser, yang menjadi bahasa daerah di PPU.
Sejak 2017, Pemkab PPU sudah memasukkan bahasa Paser dalam mata pelajaran muatan lokal yang diajarkan di sekolah. Namun, masih terkendala dengan penutur bahasa Paser yang minim.
“Waktu survei-survei IKN, saya ada angan-angan, paling tidak kalau orang ke IKN itu, sama ketika kita tinggal di Jakarta, selama dua atau tiga minggu. Secara tidak sengaja lidah kita mengucapkan bahasa yang ada di sana. ‘Lu dari mana lu’. Pengin juga kita, orang yang ke IKN, mengucapkan ‘ise kabar taka’. Itu sapaan salam bahasa Paser, yang artinya ‘apa kabar Anda’,” paparnya.
Namun, untuk mewujudkan itu menjadi pekerjaan yang berat. Lantaran guru sekolah dasar di PPU, yang mengajar bahasa Paser, bukan merupakan orang Paser. Melainkan orang dari suku Bugis dan Jawa. Sehingga pelajaran muatan lokal bahasa Paser ini, masih sulit diterapkan di sekolah dasar di PPU. “Bahkan dari Kantor Bahasa Kaltim, memprediksi jika tidak dilestarikan akan hilang bahasa Paser ini,” ungkap Alimuddin. (rom/k8)
RIKIP AGUSTANI
ikkifarikikki@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria