Pelaku Ekonomi Syariah Jangan Jago Kandang

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 27 Mei 2023 | 11:25 WIB
Photo
Photo

Pelaku ekonomi syariah diminta tidak hanya mengukir prestasi di dalam negeri tapi juga mancanegara. Agar peran Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia makin terlihat.

 

BALIKPAPAN - Indonesia saat ini dinilai menjadi member yang penting dan terbesar serta memiliki prestasi yang terbaik dalam pengembangan ekonomi syariah. Tak hanya itu, negara-negara Islam lainnya diharapkan mampu mengikuti prestasi dan kinerja ekonomi Indonesia. Hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku ekonomi syariah untuk melebarkan sayapnya.

"Ini adalah sebuah pengakuan secara verbal terbuka dari Presiden Islamic Development Bank Muhammed Al-Jasser. Saya berharap, ini merupakan suatu batu loncatan bagi para profesional ekonomi syariah Indonesia untuk bisa berprofesi dan mengukir kariernya di lembaga internasional seperti Islamic Development Bank. Jangan hanya jago kandang," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Jumat (26/5).

Dengan pengakuan ini, Sri Mulyani menekankan Indonesia akan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam negeri. Sehingga, makin banyak yang mampu dan paham tidak hanya di bidang ekonominya saja, namun juga memahami prinsip-prinsip syariah.

"Ini akan sangat dibutuhkan untuk bisa meniti karir di lembaga internasional seperti Islamic Development Bank. Kita juga menggunakan Islamic Development Bank dalam pembahasan antarnegara untuk mampu menjembatani dan meningkatkan frekuensi perdagangan serta investasi antara negara-negara Islam. Untuk itu, Indonesia perlu meningkatkan kemampuan value change kita," jelasnya.

Aset keuangan syariah Indonesia memang terus meningkat dan saat ini totalnya mencapai Rp 2.375,8 triliun. Di mana penggerak utamanya adalah sektor perbankan. Namun, hal tersebut belum mampu membawa Indonesia menjadi negara pusat halal terbaik dunia. Meski penduduk Islamnya terbanyak, tapi indikator ekonomi syariah Indonesia masih kalah dengan Malaysia.

"Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dan dengan ekonomi terbesar di antara negara-negara muslim merupakan pasar dan sekaligus kesempatan untuk membuat ekosistem yang Islami. Meski demikian, harus diakui Indonesia masih kalah kalau diukur dari Global Islamic Economic Indicator. Malaysia peringkat pertama dan kita harus bisa mengambil posisi itu," pungkasnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berjalan sangat baik. Hal ini tecermin dari pangsa aktivitas usaha syariah yang tumbuh lebih tinggi pada akhir 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, perkembangan baik ini utamanya terlihat dari sisi konsep yang inklusif dan universal hingga terciptanya ekonomi berkeadilan dan pertumbuhan yang seimbang. "Pangsa aktivitas usaha syariah 2022 mencapai 45,66 persen terhadap perekonomian nasional, meningkat 3,45 persen dari 2021," ujar Ma'ruf.

Namun, hal ini tentu tak membuat Indonesia berpuas diri. Pasalnya, masih banyak yang harus dilakukan untuk bisa menjadi pusat ekonomi halal dunia. Salah satunya, mendorong industri halal UMKM. Karenanya, saat ini penguatan UMKM menjadi salah satu prioritas pemerintah. Sinergi dan kolaborasi pengembangan UMKM halal diarahkan untuk penguatan kapasitas usaha dan perluasan akses pembiayaan syariah yang terintegrasi.

Sampai Desember 2022, pembiayaan syariah yang disalurkan mencapai Rp 149,55 triliun, termasuk untuk industri UMKM. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai program pemerintah, seperti KUR, Ultra Mikro, dan LPDB, maupun dari sektor keuangan komersial syariah dan sektor keuangan sosial syariah.

Tak hanya itu, peran keuangan sosial syariah bagi pemerataan ekonomi umat juga kian meningkat. Penyalurannya antara lain diarahkan guna mendukung pengentasan kemiskinan, menyokong ketahanan pangan, dan berbagai program lain dalam kerangka pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih produktif.

"Berbagai capaian ini setidaknya memperlihatkan bagaimana ekonomi dan keuangan syariah telah berandil signifikan dalam gerak pembangunan yang mengedepankan asas inklusif, berkelanjutan, serta prinsip pemerataan dan keadilan," pungkasnya. (ndu/k15)

Editor : izak-Indra Zakaria