PENAJAM - Uni Eropa (UE) telah memberlakukan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EDR) sejak 16 Mei 2023. Akibatnya, produk pertanian Indonesia seperti minyak kelapa sawit segera terkena dampak dari peraturan ini. Tak terkecuali petani kelapa sawit di daerah, seperti di Penajam Paser Utara (PPU).
“Dengan implementasi peraturan ini, semua produk Indonesia, seperti minyak kelapa sawit, yang ditujukan ke Uni Eropa akan dilarang masuk ke organisasi yang beranggotakan 27 negara di sana. Kecuali jika produk Indonesia telah lulus uji tuntas deforestasi. Kondisi ini tentu saja berimbas pada petani kelapa sawit di Indonesia, termasuk di PPU,” kata Akhmad Indradi, ketua DPC Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) PPU, Minggu (18/6).
Dikatakannya, kebijakan EUDR itu menghambat kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia ke Eropa. Artinya, hal itu akan berdampak pada kurangnya jumlah kuota ekspor dan menyebabkan harga CPO di dalam negeri turut berpengaruh dan turun sedikit demi sedikit. “Hal itu ada pengaruhnya pada harga tandan buah segar (TBS) milik petani yang berpotensi dibeli dengan harga rendah akibat terjadinya penumpukan CPO di dalam negeri,” ujarnya.
Dia mengatakan, kebijakan EUDR ini terkesan ditujukan untuk menghambat ekspor khusus kelapa sawit dari Indonesia saja. Karena definisi deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit tingkatannya jauh lebih kecil dibandingkan deforestasi kedelai, karena peternakan dan lain-lain.
“Tapi, memang Eropa cenderung agak tendensius kepada sawit. Karena bagi Eropa menghalangi minyak sawit itu sudah menjadi ideologi bagi mereka,” tuturnya. Pernyataan ini, kata Akhmad Indradi, diperolehnya dari Kedutaan Jerman di Indonesia saat ia bersama ketua umum, sekjen DPP Apkasindo, dan Kedubes Jerman melakukan Zoom Meeting membahas perihal ini, dua hari lalu.
“Sudah jadi ideologi mereka, jadi pasal apapun yang kita sampaikan tetap bagi mereka itu harus dihambat. Karena memang ini hanya persoalan perang dagang, hanya perang minyak nabati, karena Eropa menghasilkan minyak biji bunga matahari (sunflower oil) dan rapeseed. Jadi, menghalangi CPO dari Indonesia itu wajib bagi mereka,” kata Akhmad Indradi yang juga wakil sekjen penelitian dan pengembangan (litbang) DPP Apkasindo itu.
Meski demikian, petani tidak perlu khawatir. Karena jumlah ekspor CPO ke Eropa tidak besar dibandingkan ke negara lain, seperti India dan Tiongkok. Kurang lebih hanya 5 juta ton per tahun dan bukan pasar utama. “Indonesia ini bisa menaikkan biodieselnya 10 persen saja maka pasar Eropa itu sudah terabaikan dan harapan kami Indonesia tidak perlu terlalu fokus ke pasar Eropa karena alasan ideologi itu tadi,” katanya.
Sementara itu, Analis Minyak Sawit Berkelanjutan Edi Suhardi dalam pandangannya mengatakan, bahwa efek domino dari label bebas deforestasi Uni Eropa ini mulai berdampak kepada delapan produk pertanian dan turunannya, terutama kelapa sawit, karet, kopi, kayu, kakao, dan kertas.
Negara bagian New York, kata dia akan menjadi negara bagian pertama yang menerapkan kebijakan tersebut, mengikuti jejak Uni Eropa. “Hal ini, tentu saja bakal membuat repot pemasaran komoditas tersebut dari Indonesia ke pasar Eropa dan AS. Pemerintah telah melakukan negosiasi dengan mereka, dan kita tunggu saja bagaimana hasilnya,” kata Edi Suhardi. (ndu/k15)
ARI ARIEF
ari.arief@kaltimpost.co.id
Editor : izak-Indra Zakaria