JAKARTA - Lintas asosiasi pertambangan batu bara mengharapkan kelangkaan ban alat berat segera teratasi. Sebab, banyak hal yang terdampak jika kegiatan pertambangan tidak lancar.
"Jika berkepanjangan dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran produksi serta pasokan batu bara ekspor maupun ke Perusahaan Listrik Negara (PLN)," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) Bambang Tjahjono di Jakarta, (20/6).
Menurut Bambang, kelangkaan ban menjadi kekhawatiran bersama dari Aspindo maupun Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dan Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (Pertaabi). Lintas asosiasi itu sudah mengungkapkan ke pemerintah sejak beberapa bulan lalu mengenai potensi gangguan terhadap produksi akibat kelangkaan ban alat berat.
Bambang mengemukakan, dalam kegiatan pertambangan, jenis ban yang umumnya digunakan adalah jenis ban radial, bukan ban bias. Namun, sampai saat ini belum ada pabrik di Indonesia yang memproduksi ban off the road radial. "Jika kami terpaksa menggunakan ban jenis bias, umur pakainya sangat pendek. Sehingga, biaya produksi menjadi sangat tinggi," katanya.
Pihaknya sangat berharap ban jenis radial dapat diproduksi di Indonesia dengan kualitas yang memadai. Sehingga, dapat mendukung program peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan meminimalkan dampak ekonomi yang mungkin timbul dalam hal terjadinya keterbatasan pasokan ban.
Menurut dia, berdasarkan informasi yang diterima, pihak importir belum dapat memenuhi kebutuhan industri karena persetujuan impor (PI) belum diberikan dari Kementerian Perdagangan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah terbitnya Neraca Komoditas (NK) oleh Kementerian Perindustrian.
"Akibatnya, stok ban yang dimiliki oleh anggota kami diperkirakan akan habis dalam waktu 2 bulan ke depan. Tentu saja situasi ini sangat mengkhawatirkan, tidak saja bagi kami pelaku usaha tetapi juga bagi banyak pihak dalam ekosistem industri pertambangan.," bebernya.
Aspindo, APBI dan Pertaabi sebagai mitra pemerintah memahami bahwa sedang ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. "Kami berharap Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dapat segera menyelesaikan persyaratan yang diperlukan sehingga persetujuan impor (PI) dapat diberikan dan stok ban dapat tersedia kembali," urainya.(agf/dio)
Editor : izak-Indra Zakaria