Pemprov Kaltim dan BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program perlindungan bagi 100 ribu pekerja rentan di Lamin Etam, Rabu (5/7). Gubernur Kaltim Isran Noor bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengukuhkan sinergi tersebut dengan menyerahkan kartu kepesertaan kepada perwakilan pekerja rentan.
SAMARINDA–Launching dilakukan tak lama setelah terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sebanyak 100 ribu pekerja rentan berasal dari 10 kabupaten/kota di Kaltim. Mulai pekerja sektor keagamaan seperti marbot masjid, pengajar Al-Qur’an, pendeta, dan biksu. Terdapat juga pekerja disabilitas, petani, nelayan, pelaku ekonomi kreatif, pelaku UMKM hingga tenaga kesehatan nonmedis. Seluruhnya akan mendapatkan perlindungan dua program dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Isran Noor menyatakan, Pemprov Kaltim akan berusaha melindungi lebih banyak pekerja rentan, dan terus berkoordinasi dengan seluruh pemkab/pemkot untuk segera menindaklanjuti peraturan gubernur yang baru saja diterbitkan. "Kalau 100 ribu itu kan belum 100 persen. Total ada 500 ribu pekerja rentan harus dilindungi, berarti masih ada 75 persen lagi harus dilindungi. Kami juga sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan bagi tenaga honorer atau non-ASN. Kalau di provinsi sudah seluruhnya pekerja honorer atau non-ASN terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pergub Nomor 19 Tahun 2003 menjadi dasar memberikan perlindungan bagi pekerja rentan. Dana perlindungan tersedia di APBD provinsi, maupun pemkab/pemkot masing-masing," tegas Isran.
Atas komitmen dan kepedulian pemprov tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar semakin banyak pekerja di wilayah Kaltim yang dapat dilindungi.
"Saya memberikan apresiasi kepada Pak Isran Noor, karena 100 ribu pekerja rentan akan terlindungi. Tentu saja kami berdua mendapatkan instruksi dari Presiden Joko Widodo lewat Inpres Nomor 2 Tahun 2021 untuk operasionalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelas Anggoro.
Dia yakin, dengan adanya pergub serta dukungan seluruh pemkab/pemkot, mampu mengakselerasi cakupan kepesertaan di Kaltim. Di mana saat ini telah mencakup 49,74 persen dari total pekerja di Kaltim atau setara 675 ribu pekerja.
Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan anak kepada lima ahli waris dari peserta dengan total santunan yang diserahkan mencapai Rp 838 juta.
Masih dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Isran bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo juga turut menyerahkan penghargaan Paritrana Award 2022 kepada tiga pemerintah daerah dan 12 perusahaan skala besar, menengah, jasa layanan publik, dan UMKM di Kaltim yang telah berhasil mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan sangat baik. (adv/waz/er/k8)