Pertamina Mengaku Tidak Punya Wewenang

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Jumat, 14 Juli 2023 | 00:40 WIB
ilustrasi
ilustrasi

 PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengaku tidak punya wewenang untuk menindak para pedagang "nakal" yang mengambil keuntungan pada saat terjadinya kelangkaan LPG 3 Kg yang menerpa Kota Balikpapan. Pertamina berdalih bahwa itu pedagang eceran yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah tidak masuk dalam jangkauan rantai bisnis mereka.

"Jika ada masalah-masalah di lapangan yang harus kita selesaikan, ya yang di lapangan ini ya, jika ada penyelewengan atau segala macam, perlu koordinasi bersama. Pertamina tidak bisa menindak pengecer yang jual Rp 40 ribu atau Rp 50 ribu, karena itu  sudah di luar rantai bisnisnya Pertamina," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra.

Dia memberikan gambaran bahwa jika dianalogikan sebagai sebuah minimarket, maka Pertamina ini hanyalah berperan sebagai kasir saja, sehingga tidak bisa menindak ketika ada aksi borong jika terjadi di tingkat pengecer dan pangkalan, yang mana dalam praktiknya aksi borong ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi.

"Jangankan ke pengecer, orang beli di pangkalan saja kita tidak berhak menyetop. Kamu mau beli berapa atau segala macam, aturannya tidak boleh karena kami perusahaan. Kalau diibaratkan minimarket, kami kasirnya," tutur Arya.

Namun, dia menjelaskan bahwa wewenang Pertamina mengatur HE hanya sampai pada level pangkalan resmi yang memiliki plang dari Pertamina. Oleh karenanya perusahaan plat merah ini meminta agar aparat penegak hukum (APH) dan Pemkot Balikpapan lah yang melakukan penertiban jika terjadi penjualan di atas HET.

"Yang kita bisa tindak jika pangkalan resmi yang ada plangnya, jika menjual di atas HET. Dia jual Rp 20 ribu saja dia sudah kena dari kita, karena hanya boleh Rp 19 ribu. Kalau sudah di pengecer, tidak bisa. Makanya kemarin ada berita dijual Rp 40 ribu sampai Rp 50 ribu, kita berharap aparat penegak hukum, pemerintah daerah, mengambil tindakan ke pengecer-pengecer ini, masalah utamanya di situ," tandas Arya. (moe/cal)

 

Editor : izak-Indra Zakaria