ULIL/KP
KEBERSAMAAN: Sahmal Hurip (duduk, empat kiri) menghadiri Muscab PHRI Balikpapan di Hotel Platinum Balikpapan, Kamis (13/7).
BALIKPAPAN–Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan kini memiliki nakhoda baru. Adalah sosok Soegianto yang terpilih secara aklamasi pada musyawarah cabang yang berlangsung di Hotel Platinum Balikpapan, Kamis (13/7). Dia menggantikan Sahmal Hurip yang masa jabatannya habis pada 2018–2023 dan kini menjadi ketua PHRI Kaltim.
Istimewanya pada Muscab PHRI Balikpapan, Sahmal turut hadir untuk melakukan serah-terima jabatan serta pelantikan kepada Soegianto sebagai Ketua PHRI Balikpapan baru. Kepada ketua dan anggota selanjutnya, Sahmal berharap, seluruh pengurus baru dapat meningkatkan kinerja. Terlebih, dalam masa kepemimpinannya, PHRI Balikpapan menjadi organisasi daerah dengan anggota terbanyak di Tanah Air.
Dari itu, dia mengusulkan BPC Balikpapan agar mendapatkan apresiasi dari dewan pengurus pusat PHRI pada Rakernas PHRI yang diselenggarakan di Batam. "Dibandingkan daerah lainnya, PHRI Balikpapan berhasil memiliki anggota terbanyak yang mencapai 100 anggota dalam waktu empat bulan. Saya berpesan kepada ketua dan pengurus baru agar terus meningkatkan kinerja," ujar Sahmal, kemarin (14/7).
Dikatakan, PHRI memberikan dukungan terhadap pelayanan tamu-tamu yang menginap di hotel. Maupun mendukung kegiatan yang digelar pemerintah. Meski kian marak kunjungan ke Balikpapan karena dampak pembangunan Ibu Kota Negara, menurut Sahmal saat ini sebaiknya tidak lagi dilakukan penambahan hotel. Mengingat penyerapan okupansi belum maksimal.
Balikpapan disebutnya masih bergantung terhadap penyelenggaraan event. "Balikpapan memiliki 5.000–6.000 kamar dari 85 hotel, berbintang dan non-bintang. Ditambah lagi menjamurnya guest house dan kos-kosan tak berizin. Harga yang ditawarkan tentu di bawah harga hotel yang membuat persaingan harga. Dan tidak sedikit dari mereka tidak berizin, bahkan tidak dikenai pajak," bebernya.
Pihaknya sudah pernah menyampaikan ke pemerintah agar perlu dilakukan pengawasan. Lagi, belum ada perda yang mengikat. Kondisi ini dapat mengganggu usaha insan perhotelan. Hal ini juga mengancam keberlangsungan bisnis hotel.
"Dulu mereka dikenakan pajak tapi sepertinya tidak jalan, beda sama hotel tiap bulan pasti bayar. Dan, PHRI kan hanya organisasi internal jadi tidak punya wewenang dalam membuat aturan ataupun pengawasan terhadap guest house/kos-kosan," ungkapnya.
Kondisi tersebut membuat persaingan tidak sehat. Hotel non-bintang tergerus, bahkan dikatakan, beberapa hotel lama perlahan tutup satu per satu karena tak mampu bersaing dengan menjamurnya guest house maupun kos-kosan.
"Selain izin usaha mesti diperhatikan pula bagaimana uji kelayakan gedung, sebab keselamatan adalah hal utama. Pemerintah harus tegas dan melakukan pembinaan supaya bisnis dan investasi tetap berjalan sehat," tutupnya. (ndu/k8)
Ulil
Yin.khazan@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria