BALIKPAPAN - Dinas Koperasi UMKM Perindustrian (DKUMKMP) Balikpapan tengah mengupayakan agar 400 koperasi di wilayahnya mendapatkan legalitas dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
"Fungsi utama koperasi ialah meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat. Dari itu, pemerintah saat ini fokus mengembangkan koperasi di sektor riil guna membangun ekonomi anggota dan masyarakat yang lebih luas," tutur Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud saat menyampaikan sambutan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Teten Masduki, dalam upacara peringatan ke-76 Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) di Balai Kota Balikpapan, Senin (17/7).
Adapun Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Perindustrian (DKUMKMP) Balikpapan Muhammad Idris menuturkan, pemerintah daerah juga berupaya agar setiap koperasi di Balikpapan menjadi sehat. Pihaknya sudah mencanangkan rencana strategis (renstra) terkait pengembangan koperasi. Di mana DKUMKMP tengah mengupayakan sinergisitas dan transformasi koperasi melalui sistem digitalisasi.
Bentuk koperasi pun beragam, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran dan koperasi konsumen. Dari itu diperlukan pemenuhan beberapa aspek, antara lain permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi.
“Kami juga mendorong agar koperasi-koperasi itu terdaftar di Kemenkumham. Jadi, mereka bisa memiliki legalitas dan payung hukum yang jelas,” ucapnya. Seperti diketahui sejak 2018, Kementerian Koperasi dan UKM telah melimpahkan pengesahan badan hukum koperasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Sesuai arahan Presiden RI, keberadaan koperasi diharapkan menjadi bagian dari program hilirisasi sumber daya alam dan industrialisasi. Bahkan, menjadi sokoguru perekonomian nasional. Namun, menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki perekonomian Indonesia hingga saat ini belum dikuasai koperasi. Sebab, bisnis koperasi belum banyak berkembang.
Belum lagi menyimpan banyak masalah. Karenanya, pihak kementerian telah menginisiasi koperasi melalui produk sawit. Dia berujar, Indonesia memiliki potensi 50 juta ton sawit setahun dan termasuk terbesar di dunia. Namun, sektor ini masih dikuasai usaha besar. Produksinya pun belum maksimal.
Bersamaan itu, dia berharap produksi dan kesejahteraan petani terus diperbaiki. Terlebih, sekitar 40,47 persen lahan sawit dimiliki petani. Tidak hanya CPO, Teten ingin petani tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS), tetapi turut memproduksi minyak makan merah melalui koperasi. "Saat ini, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional masih di angka 5 persen," ungkapnya.
Ditambahkan Ketua Dewan Koperasi Indonesia Sri Untari, terkait kontribusi PDB itu akan ditingkatkan menjadi 6 hingga 7 persen. Maka itu, diupayakan agar regulasi perkoperasian segera dituntaskan. Terlebih, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah disahkan.
Adapun saat ini, pemerintah juga sedang memproses revisi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. "Kami ingin berkontribusi dan ke depannya berharap koperasi yang punya UMKM ikut bersama Pemerintah Indonesia bisa mengentaskan masalah ekonomi Indonesia dari koperasi," tutupnya. (ndu/k15)
Nindya
Ulil
Yin.khazan@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria