TANJUNG REDEB - Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Berau, Sonny Alonsye melakukan Rapat Koordinasi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau, sebagai upaya pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi petugas dan pengawas Pemilihan Umum 2024 di Kantor Kesbangpol Berau, Kamis (20/7).
Sonny menjelaskan, nantinya terdapat lebih dari 8.196 petugas KPU dan 748 petugas pengawas Pemilu yang akan didaftarkan menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagai upaya perlindungan selama bertugas di tahun pemilu.
“Kita koordinasi untuk mematangkan persiapan dalam pelaksanaan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada tenaga pemilu di 2024 mendatang, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021,” jelas Sonny.
Dijelaskannya, total kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk membayar premi sekitar Rp 200 Juta selama periode berlangsung. Nantinya, petugas pemilu dan pengawas pemilu akan mendapat proteksi jiwa dengan manfaat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019.
“Kita menindaklanjuti Inpres nomor 2 Tahun 2021 dan memastikan penyelenggara pemilu di Kabupaten Berau terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan,” terangnya.
Hal ini juga didasari pada pengalaman pemilu sebelumnya, di mana banyak memakan korban akibat kelelahan dan faktor lainnya. Sehingga, perlindungan ini akan menjadi proteksi tambahan bagi petugas-petugas di lapangan.
“Di periode sebelumnya kan banyak kita jumpai, sehingga perlindungan ini bisa memproteksi petugas dalam menjalankan tugasnya dengan baik,” terangnya.
Manfaat jaminan yang akan didapat beragam, Sonny menjelaskan apabila peserta jaminan mengalami kecelakaan maka mendapat penggantian transportasi, pengobatan dan perawatan hingga santunan tidak mampu bekerja. Apabila mengalami kecelakaan hingga menyebabkan meninggal dunia, maka akan mendapatkan santunan mencapai Rp 70 Juta serta manfaat beasiswa kepada anak ahli waris maksimal dua anak senilai Rp 194 Juta.
“Selain itu manfaat lainnya, meninggal dunia yang bukan kecelakaan kerja, misalnya sakit, faktor usia dan lainnya maka nilai santunan yang diberikan kepada ahli waris mencapai Rp 42 Juta,” tuturnya.
Oleh sebabnya, Sonny menyampaikan pentingnya perlindungan bagi petugas pemilu di lapangan. Sehingga dalam menjalankan tugas bisa lebih fokus dan tenang dengan perlindungan maksimal.
“Tentu kami berharap, Pemerintah Daerah, Ketua KPU dan Bawaslu menjalankan Inpres Nomor 2 tahun 2021 dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada petugas penyelenggaraan dan pengawas pemilu sebagai upaya mengantisipasi risiko kecelakaan kerja dan musibah meninggal,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau, Salim menyambut baik pertemuan yang dilakukan. Dirinya juga menjelaskan bahwa dukungan akan diberikan membantu koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten Berau.
“Kami menyambut baik pertemuan kali ini, agar supaya petugas-petugas di lapangan bisa terlindungi dengan maksimal,” jelasnya.
Dirinya menjelaskan pihaknya sebagai fasilitator untuk menyukseskan pendaftaran seluruh petugas dan pengawas pemilu, untuk terlindungi dengan jaminan proteksi bagi petugas pemilihan dan pengawas pemilu.
“Mereka ini kan tugas di lapangan dengan medan-medan tertentu yang tidak bisa tentukan seluruhnya,” jelasnya.
Salim menegaskan, selanjutnya tinggal bagaimana Pemkab Berau segera membentuk regulasi turunannya melanjutkan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yang sudah jelas mengamanahkan untuk memberikan perlindungan kepada petugas dan pengawas pemilu di lapangan.
“Tinggal regulasi turunannya saja kita dorong, agar jelas nanti seperti apa pembayarannya,” pungkasnya. (*sen/adv/arp)
Editor : uki-Berau Post