Ritel modern kian manjamur di Banjarmasin. Benarkah pertumbuhannya bakal mengancam kemaslahatan pedagang kecil, termasuk pasar tradisional?
Berdasarkan data yang ada di Komisi II DPRD Banjarmasin per Januari 2023, sudah ada sebanyak 173 ritel modern di Banjarmasin. Alhasil, jajaran legislatif pun meminta pemko untuk tegas. Memberikan batasan, menekan pertumbuhan ritel-ritel modern. Misalnya, dengan membatasi jarak dan jumlah ritel modern di suatu wilayah.
“Kalau tidak dibatasi, maka usaha kecil di sekitarnya akan mati,” banding Ketua Komisi II di DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah pada awal Januari lalu. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyayangkan hingga kini pemko masih belum memiliki aturan yang bisa dijadikan landasan hukum untuk membatasi pertumbuhan ritel modern.
Lantas, bagaimana kondisinya kini? Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin, Ichrom M Tezar menyebut pemko dari segi pengawasan sudah memiliki regulasi. Khususnya terkait penataan kawasan ritel modern. Hal itu tertuang dalam Perda Nomor 20 Tahun 2012. Artinya, masih mengacu perda yang lama. Alias belum ada regulasi baru.
Tezar menegaskan bahwa semua pembangunan ritel modern mesti mengacu tata atau pola ruang di Kota Banjarmasin. “Tidak hanya ritel modern, tapi semuanya,” ujarnya, (1/8).
Untuk ritel modern, letak atau jarak pembangunan juga mesti diperhatikan. Itu tak lain agar ada keseimbangan antara pasar rakyat dan ritel modern.
Menurutnya, tak jadi masalah bila didirikan di kawasan yang memang ditetapkan menjadi kawasan perdagangan dan jasa. “Walaupun bersebelahan, itu tidak jadi permasalahan. Berbeda halnya apabila masuk kawasan permukiman, atau yang berdekatan dengan pasar rakyat,” jelasnya. “Yang benar-benar pasar rakyat ya. Bukan pasar-pasar dadakan yang biasa muncul dan memakan badan jalan,” tekannya.
Apakah tidak justru memicu kurangnya daya tarik masyarakat untuk mengunjungi kios pedagang kecil hingga pasar tradisional? Menjawab hal itu, Tezar meyakini bahwa semua ada pangsa pasarnya. Kalau toh kurangnya kunjungan khususnya di pasar rakyat, itu dipicu sejumlah faktor. Baik itu kebersihan, keamanan, hingga pelayanan.
Tezar mengingatkan semakin banyaknya ritel modern dan baiknya pelayanan yang diberikan, ia berharap juga menjadi pelecut untuk pembenahan pelayanan di pasar tradisional. “Salah satunya menjaga kepercayaan pembeli. Termasuk ramah dalam hal pelayanan,” ujarnya.
“Didukung lagi dengan faktor lain, seperti jaga parkirnya harus ramah, menarik retribusi sesuai ketentuan. Itu kalau ingin pasar tradisional tetap ramai,” pesannya.
Apakah sejauh ini ritel modern juga mengakomodir Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Banjarmasin?
Dalam klausul yang dimasukkan di perda, pihaknya memang meminta agar hal itu dilakukan. Itu untuk menumbuhkembangkan IKM lokal. Menurutnya, IKM mesti mengikuti aturan yang berlaku di ritel modern. Misalnya, memenuhi unsur atau standar ketentuan yang berlaku.
“Misalnya, dari kemasan harus bagus. Keamanan pangan industri rumah tangga (PIRP) hingga kehalalannya juga harus dipenuhi,” ujarnya. “Kalau itu sudah terpenuhi, maka saya rasa banyak ritel modern yang siap menerima. Sejauh ini, saya lihat sudah banyak ritel modern yang menampung IKM,” klaimnya.
Tezar juga mengingatkan bahwa ada sejumlah rekomendasi yang mesti dimiliki pengusaha ritel modern ketika hendak melakukan pembangunan. “Salah satu syarat harus mengantongi surat pola ruang di Dinas PUPR. Setelah itu, meminta rekomendasi ke Disperdagin,” ujarnya.
Dengan dasar adanya surat pola ruang, pihaknya bisa melakukan pengecekan lokasi di mana ritel modern itu dibangun. “Apakah di lokasi perdagangan atau jasa, dan sebagainya. Setelah itu, baru nanti bisa diteruskan ke dinas perizinan,” tuntasnya.(war/az/dye)