Pemprov Tinjau Ulang Kerja Sama Pengelolaan Terminal Peti Kemas Kariangau
BALIKPAPAN – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan bahwa kontrak kerja sama pengelolaan terminal peti kemas seluas 72,5 hektare antara PT Pelindo dan PT MBS sudah kedaluwarsa. Serta bertentangan dengan PP 54/2017. Sehingga harus segera ditinjau kembali.
"Saat ini sudah terjadi perubahan rencana induk pelabuhan dari dulunya hanya peti kemas menjadi pelabuhan multi-purpose yang menyebabkan kegiatan bisnis pelabuhan non-peti kemas dan non-pelabuhan semakin meningkat dan belum tercakup atau diatur dalam perjanjian yang sudah dibuat selama ini. Sehingga PT MBS yang mewakili pemerintah daerah kehilangan potensi keuntungan pendapatan asli daerah," kata Akmal Malik usai meninjau pelabuhan Peti Kemas Kariangau Balikpapan, didampingi Direktur Operasional dan Teknik PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) Sofyan serta Direktur Utama Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS) Aji Abidharta Hakim, Minggu (12/11/2023).
Akmal Malik menambahkan, perjanjian antara Pemprov Kaltim dengan PT Pelindo IV (Persero) harus berpedoman pada peraturan perundangan terbaru yaitu PP 54/2017, telah menjadikan obyek perjanjian berupa tanah seluas 72,5 hektare dan bangunan di terminal peti kemas Kariangau sebagai penyertaan modal kepada MBS.
“Skema bagi hasil yang diterima saat ini adalah kontribusi tetap kepada MBS sebesar 3 persen dan konsesi fee sebesar 10 persen kepada Pelindo diperhitungkan dari pendapatan kotor PT KKT yang diperoleh dari seluruh hasil pengelolaan pelayanan jasa PT KKT," terangnya.
Dengan adanya perubahan rencana induk pelabuhan Balikpapan yang ditetapkan 15 Mei 2023, lanjut Akmal, maka perlu disepakati kembali terkait bisnis kepelabuhanan peti kemas dan non-peti kemas, serta bisnis pelabuhan dan non pelabuhanan, agar tidak menimbulkan potensi kehilangan keuntungan MBS dan PAD Kaltim. Karena realisasi pendapatan daerah dari KKT belum optimal.
"Apabila PT Pelindo tidak dapat menyepakati perjanjian ulang sesuai ketentuan perundang-undangan, maka akan berpotensi pada terjadinya pelanggaran hukum serta mengakibatkan kurangnya potensi keuntungan dan pendapatan daerah Kaltim," tegas Akmal.
Pemerintah daerah, sambung Akmal, akan segera melakukan komunikasi serta mendorong MBS dan Pelindo untuk menyepakati obyek perjanjian baru termasuk kegiatan bisnis kepelabuhanan peti kemas dan non-kepelabuhanan.(mar/adpimprovkaltim)
Editor : izak-Indra Zakaria