Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 700 miliar dari Produk Domestik Bruto (PDB) per Oktober 2023. Ini artinya jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada jumlah belanja.
"Postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp 700 miliar atau 0,003 persen dari PDB. Namun dari sisi keseimbangan primer surplus sebesar Rp 365,4 Triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November secara daring, Jumat (24/11).
Dia menjelaskan, dari sisi pendapatan yang terdiri dari pajak, bea cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp 2.240,1 Triliun. Ini artinya 90,9 persen dari target tahun ini sudah terkumpulkan dan tercatat naik sebesar 2,8 persen dari tahun lalu.
Editor : izak-Indra Zakaria Realisasi tersebut terdiri atas Penerimaan Pajak Rp 1.523,70 triliun atau 88,69 persen terhadap target, atau tumbuh 5,33 persen (yoy). Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercatat sebesar Rp 220,85 triiliun atau 72,84 persen terhadap target, atau terkontraksi 13,60 persen (yoy).
Adapun realisasi PNBP tercatat sebesar Rp 494,18 triliun atau 111,96 persen terhadap target atau tumbuh 3,72 persen (yoy), serta realisasi Penerimaan Hibah sebesar Rp 1,37 triliun dan tumbuh 124,15 persen (yoy).
"Sementara itu, belanja negara sampai akhir Oktober mencapai sebesar Rp 2.240,8 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari Rp 1.572,23 triliun atau 69,99 persen terhadap pagu atau terkontraksi 5,94 persen secara tahunan (yoy)," jelasnya.
Lebih rinci, Menkeu membeberkan bahwa belanja pemerintah tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L Rp 768,67 triliun atau 76,80 persen terhadap pagu atau naik 1,93 persen (yoy) dan realisasi Belanja non-K/L Rp 803,55 triliun atau 64,51 persen terhadap pagu atau turun 12,40 persen (yoy).
Kemudian, realisasi Transfer ke Daerah Rp 668,55 triliun atau 82,06 persen terhadap pagu atau turun 1,57 persen (yoy).
"Hampir sama angkanya secara nominal antara pendapatan dan belanja negara. Namun, belanja negara ini baru 73,2 persen dari total pagu anggaran yang ada di dalam UU APBN. Ini artinya belanja negara dari tahun lalu turun 4,7 persen. Dari sisi posisi akhir Oktober," jelas Menkeu. (*)