Kaltim memang bakal diuntungkan dengan adanya pungutan 6 persen ke perusahaan pemegang PKP2B. Namun, setoran itu akan memberatkan pengusaha.
BALIKPAPAN–Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Perhitungan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian mendapat sambutan dingin dari pengusaha pertambangan batu bara.
Dalam peraturan tersebut, ada kewajiban perusahaan-perusahaan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang telah berubah izinnya, untuk membayarkan keuntungan bersihnya 10 persen. Yakni terdiri dari 4 persen untuk pemerintah pusat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan 6 persen untuk pemerintah daerah.
Di mana 6 persen itu dibagikan 1,5 persen untuk pemerintah provinsi, 2,5 persen untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil, dan 2 persen untuk pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama sebagai pemerataan.
“Seharusnya jika ada peraturan seperti ini, ada sosialisasi yang intens ke pelaku usaha tambang. Karena melihat kondisi saat ini, boleh dikatakan kondisi perusahaan tambang lagi babak belur,” ungkap Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Batu Bara (APBS) Samarinda Umar Vaturusi, Kamis (23/11).
Pergub itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara. Yang menurut Umar, sejauh ini belum diketahui oleh pengusaha yang tergabung dalam asosiasi. Sementara pihaknya juga dihadapkan kepada persoalan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam.
“Teman-teman sedang kesulitan dengan adanya DHE. Di mana harus ditahan oleh pemerintah selama tiga bulan. Tidak bisa dicairkan. Itu sangat memberatkan teman-teman pengusaha tambang ini,” ujarnya.
Belum lagi, lanjut dia, bakal muncul aturan baru dari pemerintah pada Desember terkait pungutan dana kompensasi batu bara (DKB). Melalui peraturan presiden (perpres), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan skema iuran batu bara perusahaan tambang melalui mitra instansi pengelola (MIP).
Itu sebagai langkah mengatasi disparitas harga batu bara di pasar internasional dengan harga domestic market obligation (DMO). “Informasinya Desember peraturan ini disahkan. Januari diterapkan. Lalu muncul pungutan dari Pemprov Kaltim 6 persen ini. Lalu bagaimana perusahaan ini mengatur arus kas. Luar biasa ini,” ucap Umar.
Dia menambahkan, pertambangan batu bara merupakan bisnis yang high benefit and high risk. Harga batu bara pun tidak pernah stabil. Ada waktunya naik sangat tinggi, namun tiba-tiba saja turun jatuh sekali.
“Lalu ada regulasi seperti ini, angkanya pun sudah ditetapkan, mau tidak mau pengusaha harus mengikuti aturan itu. Ya kami hanya berharap harga batu bara bisa terus tinggi. Sehingga margin yang diperoleh perusahaan bisa makin memperbesar kontribusi sesuai persentase yang ditetapkan Pemprov Kaltim,” ujarnya.
Melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota penghasil batu baru, akan mendapat sumber pendapatan baru. PNBP sebesar 6 persen itu berasal dari keuntungan bersih kegiatan operasi IUPK di Kaltim.
Sementara itu, Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Makmur Marbun menyampaikan, Pergub Kaltim 34/2023 itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara yang telah diundangkan pada 11 April 2022. “Saya ingat betul bagaimana persoalan yang terjadi di Kaltim. Bagaimana jalan, untuk mineral, pengaturan mengenai pembagian hasil,” katanya di Balikpapan, Sabtu (11/11).
Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) itu mengeklaim, pergub tersebut adalah yang pertama yang diterbitkan pemerintah daerah di Indonesia. “Terakhir kami bersama Pemprov Kaltim mendesain mengeluarkan pergub, satu-satu di Indonesia yang baru keluar. Bagaimana pembagian laba dari perusahaan yang 6 persen ini,” sambung pria berkacamata itu.
Di Kaltim, sambung dia, ada 31 PKP2B yang kini telah menjadi IUPK. Dalam pelaksanaan pengelolaan SDA, termasuk izin usaha pertambangan (IUP), dengan potensi yang tidak bisa diperbarui, banyak yang sudah dimulai di Kaltim. Dengan proses hilirisasi. “Baik itu, dilakukan oleh PKP2B yang sekarang jadi IUPK. Maupun juga IUP-IUP yang ada,” katanya. (rom/k8)
M RIDHUAN
mad.dhuan@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria