TANJUNG REDEB – BPJS Ketenagakerjaan Berau gelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Berau yang diwakili Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Muhammad Said dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau Zulkifli Ashari, juga dihadiri sejumlah perwakilan perusahaan yang beroperasi di Bumi Batiwakkal, Sabtu (25/11) lalu.
Pertemuan itu dilakukan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Surat Edaran (SE) Bupati Berau Nomor 560.398.4.PJK tentang perlindungan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di wilayah Kabupaten Berau.
Dijelaskan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Berau, Sonny Alonsye, kegiatan ini penting diadakan karena berdasarkan hasil pengamatan pihaknya, masih ada 72 perusahaan belum melaksanakan SE tersebut. “Pada kegiatan ini, kita juga mengapresiasi kepada perusahaan yang sudah berkontribusi melaksanakan SE bupati tersebut dengan memberikan piagam penghargaan dan mengingatkan perusahaan yang belum kontribusi supaya ikut andil bersama-sama dengan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Berau. Di antaranya dengan memberikan perlindungan bagi pekerja rentan,” ujarnya kepada Berau Post, Sabtu (25/11) lalu.
Dipaparkannya, dengan mengikuti aturan atau SE bupati tersebut dapat menimbulkan dampak positif ke masyarakat, lingkungan perusahaan, dan meningkatkan citra positif perusahaan. “Dan juga ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan, apabila ada yang terkena musibah misalnya kecelakaan kerja, maka pengobatan dan perawatan di rumah sakit sampai dengan sembuh, minimal dapat mengurangi beban para pekerja rentan ini. Seperti pekerja rentan yang dibantu oleh PT Mulia Inti Perkasa dan santunan jaminan kematian yang diberikan sebesar Rp 42 juta jika pekerja rentan mengalami musibah meninggal dunia, seperti pekerja rentan yang dibantu PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation,” imbuhnya.
Dengan adanya hal ini, dirinya pun berharap kepada perusahaan yang belum mengikuti SE tersebut agar segera memberikan kontribusinya agar perlindungan pekerja rentan bisa maksimal. Pasalnya menurut dia, masih ada 19 ribu pekerja rentan di Bumi Batiwakkal yang belum terproteksi BPJS Ketenagakerjaan. “Karena kurang lebih ada 72 perusahaan yang belum melaksanakan SE tersebut. Jika semua perusahaan mengikuti aturan maka tentunya jumlah tersebut dapat berkurang dan makin banyak pekerja rentan yang terbantu,” tandasnya.
Sementara, Sekkab Berau Muhammad Said, mengingatkan agar perusahaan harus berkontribusi dengan memberikan perlindungan kepada karyawan. Dan itu menurutnya harus dituntaskan bersama, karena permasalahan perlindungan pekerja rentan bukanlah semata-mata program pemerintah saja, namun merupakan program dan tanggung jawab bersama. “Untuk pengalokasian, saya berharap itu melalui dana CSR perusahaan,” tegasnya.
Jika ada perusahaan melanggar atau tidak mengikuti SE bupati, maka pihaknya akan secara langsung memberikan surat teguran kepada perusahaan yang dimaksud. “Akan kita kenakan ketidaktaatan terhadap surat edaran,” singkatnya.
Sementara Kepala Disnakertrans Berau, Zulkifli Azhari, juga meminta agar ada kesadaran dari manajemen perusahaan atau pimpinan untuk dapat kontribusi kepada tenaga kerja rentan. Pasalnya, bagaimanapun yang berbicara bukan hanya sisi formal, namun juga berbicara dengan sisi kemanusian terhadap lingkungan sekitar. “Ini adalah kegiatan yang bermanfaat untuk sosial kemasyarakatan di Kabupaten Berau,” katanya.
Dia pun berharap kepada seluruh manajemen perusahaan dapat mengikuti aturan yang sudah berlaku tersebut. Pasalnya, perlindungan pekerja rentan ini sudah menjadi SE dari bupati, sehingga seluruh perusahaan diharapkan bisa mengikuti aturan tersebut. “Karena jika ada perusahaan yang masih bersikeras untuk tidak mengikuti, maka akan ada sanksi yang diberikan,” tandasnya. (aky/sam)
Editor : uki-Berau Post