Keberadaan elpiji 3 kilogram di sejumlah daerah di Kaltim sulit dicari. Kalaupun ada, harganya mahal.
BALIKPAPAN–Persoalan mahalnya elpiji bersubsidi di Benua Etam sudah terjadi bertahun-tahun. Bahkan nyaris tak ada solusi berarti. Kalaupun akhirnya mereda, biasanya hanya sementara.
Dari pantauan Kaltim Post di Penajam Paser Utara, elpiji 3 kilogram sulit dicari. Bilapun ada di tingkat pengecer harganya tembus Rp 50 ribu per tabung. Harga itu jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) PPU.
Adapun HET gas melon di PPU ditetapkan beragam di setiap kecamatan. Untuk Kecamatan Penajam ditetapkan sebesar Rp 21 ribu per tabung, Kecamatan Waru Rp 20 ribu per tabung, Kecamatan Babulu Rp 20 ribu per tabung, dan Kecamatan Sepaku Rp 23 ribu per tabung.
Kelangkaan gas melon itu dilaporkan oleh warga sudah berlangsung sejak beberapa pekan terakhir. Itu membuat warga PPU, khususnya ibu rumah tangga, resah. Untuk mendapatkan gas warga harus membelinya ke tempat lain yang jaraknya relatif jauh dalam daerah PPU.
“Contohnya, Mira, warga RT 2, Ahmad warga RT 12, Agung warga RT 22, Kelurahan Petung, harus membeli gas melon seharga Rp 50 ribu per tabung, dan itu pun langka. Mereka ini mendapatkan gas tersebut di Kelurahan Penajam yang berjarak sekitar 18 kilometer dari rumah mereka,” kata Andi Nurhakim, pekerja sosial masyarakat (PSM) PPU kepada Kaltim Post.
Andi mengaku data-data tersebut didapatkan dari masyarakat dan pengumpulan informasi yang dilakukannya dalam beberapa hari ini. Selain nama-nama warga Petung itu, dia juga menerima keluhan dari Sarinah, warga RT 7 dan Ahmad warga RT 5, Kelurahan Nipahnipah yang mengaku kesulitan mendapatkan gas melon.
Mereka itu, kata dia, mendapatkan gas melon seharga Rp 45 ribu per tabung di Petung. “Kemudian ada Hasan warga RT 8, Aliansyah warga RT 6, dan Ahmad warga RT 7 Kelurahan Nenang mendapatkan gas dengan harga Rp 40 ribu di Lawelawe,” jelasnya.
Hal serupa juga terjadi di Balikpapan. Di mana warga cukup sulit mendapatkan elpiji 3 kilogram tersebut. Bahkan ada warga yang membeli seharga Rp 45 ribu. Bila membeli di pangkalan, biasanya antre yang panjang. “Itu pun belum tentu dapat,” kata Nugroho, warga kawasan Telindung, Balikpapan Utara.
Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda Fachri Anshari mengatakan, kelangkaan tabung melon ditengarai disebabkan kebocoran kuota yang disalurkan kepada pengecer. Untuk itu, ke depan penyaluran tabung gas bersubsidi akan diperuntukkan bagi keluarga miskin atau masuk kategori keluarga penerima manfaat (KPM). “Pembelian di pangkalan nantinya menggunakan data, atau menyerahkan bukti KTP,” ujarnya.
Dia menyebut, dalam waktu dekat akan dilakukan penyandingan data. Antara data warga miskin dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) Samarinda dengan data milik Pertamina.
Sehingga akan keluar nama-nama warga yang masuk kategori KPM untuk diserahkan ke pangkalan resmi penyalur tabung melon. “Agar nantinya yang boleh membeli adalah mereka yang betul-betul berhak. Karena elpiji bersubsidi diperuntukkan bagi warga miskin,” tegasnya.
Area Manager Communication, Relation and CSR Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Arya Yusa Dwicandra melalui SBM 2 Imam Bukhari mengatakan, Pertamina menyalurkan elpiji melon setiap hari. Dari data, untuk periode 2–7 Januari 2024 sudah disalurkan sebanyak 449 MT (metrik ton). Rata-rata sekitar 89 MT per hari atau sekitar 29.900 tabung per hari.
“Saat ini memang terjadi tren peningkatan konsumsi elpiji 3 kilogram setelah libur Natal dan tahun baru (Nataru). Selain itu, di pembelian di pangkalan resmi PT Pertamina Patra Niaga diwajibkan daftar menggunakan KTP sesuai kebijakan pemerintah terbaru per 1 Januari 2024,” ujarnya.
Dia mengimbau kepada seluruh mitra pangkalan resmi Pertamina untuk selalu menyediakan elpiji ke masyarakat. Jika ditemukan adanya kelalaian di pangkalan resmi, akan diberikan sanksi hingga pemutusan hubungan usaha.
SOLUSI
Program konversi kompor listrik kembali digaungkan. Rencana itu sempat batal dan digantikan pembagian rice cooker gratis pada akhir tahun lalu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto memastikan program itu bertujuan mengurangi konsumsi elpiji 3 kilogram bersubsidi.
“Kita akan bagikan 500 ribu sejenis kompor induksi untuk rumah tangga memasak. Targetnya 700 ribu unit, tapi tahun ini bisa distribusi 500 ribu,” ujarnya.
Djoko menyebut, program itu semestinya dimulai dari kalangan menengah ke atas, bukan kalangan miskin. Sebab, jika program itu dimulai dari masyarakat kurang mampu, maka pencapaian konversi akan tetap rendah. “Kalau dimulai masyarakat miskin ya tidak mulai-mulai transisi. Angkanya akan rendah terus,” tutur Djoko. Pembagian kompor induksi telah diuji coba di Solo dan Bali.
Djoko melanjutkan, program kompor listrik memerlukan biaya lebih besar dari rice cooker gratis. Berdasarkan uji coba di Solo dan Bali, pembagian kompor listrik menelan biaya dari APBN sebesar Rp 2 juta per kepala keluarga (KK). Sementara, rice cooker tidak sampai Rp 1 juta.
Sementara itu, Presiden Direktur Maspion Group Alim Markus menyambut baik langkah tersebut. Maspion sendiri merupakan salah satu dari lima perusahaan yang menyatakan siap memproduksi kebutuhan kompor listrik saat pemerintah mengumumkan program tersebut pertama kali pada 2022 lalu. “(Kabar) bagus. Semoga bisa dilanjutkan,” ungkapnya. (rom2/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria