Pada Juni 2024, transaksi non-tunai meningkat 287 persen secara year-on-year (yoy). Lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencatat kenaikan 254 persen (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, nilai nominal transaksi QRIS juga tumbuh sebesar 233 persen (yoy). Ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital ini.
Budi menjelaskan bahwa peningkatan ini tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan jumlah pengguna QRIS, tetapi juga oleh peningkatan jumlah penduduk di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membuka peluang ekonomi baru.
Peningkatan ini akan mendorong produksi dan perdagangan bahan pokok penting (bapokting), seperti komoditas pangan. Selain itu, BI mengungkap bahwa pada 2024, sebanyak 1.740 Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan akan pindah ke IKN secara bertahap, dimulai pada September nanti.
Migrasi ini diperkirakan akan memberikan dampak positif pada perekonomian Kaltim, terutama dari sisi pengeluaran dan sektor-sektor terkait seperti transportasi, akomodasi, serta makanan dan minuman.
"Peningkatan jumlah penduduk juga memicu peningkatan uang beredar di Kaltim," tegasnya.
Budi menyebut, bahwa Bank Indonesia terus menguatkan sinergi dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pembayaran non-tunai di Kaltim.
Langkah ini juga didukung oleh BI pusat yang memperluas penggunaan QRIS hingga mancanegara, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa, sebagai bagian dari upaya mengglobalisasi sistem pembayaran digital Indonesia.
"Adanya perkembangan ini, Kaltim semakin siap menjadi pionir dalam ekonomi digital di Indonesia, dengan QRIS sebagai salah satu pilar utamanya. Pertumbuhan ini diharapkan akan terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional," pungkasnya. (mrf/nha)