PONTIANAK – Sektor perhotelan dan restoran di Kalimantan Barat tengah menghadapi tantangan hebat di penghujung tahun 2025. Tingkat hunian hotel (okupansi) di wilayah ini dilaporkan merosot drastis hingga menyentuh angka 60 persen, turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang masih mampu bertahan di kisaran 75 persen.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Barat, Edy Chandra, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah menjadi faktor utama di balik lesunya bisnis jasa penginapan tersebut. Pengurangan agenda kegiatan instansi pemerintah, BUMN, hingga BUMD di hotel-hotel lokal telah memangkas sumber pendapatan utama para pelaku usaha.
"Tahun ini sangat berat. Dampak efisiensi anggaran yang diterapkan sejak awal tahun lalu membuat banyak agenda pemerintah yang biasanya digelar di hotel kini terpangkas. Kondisi ini merata dirasakan para pelaku usaha," ujar Edy kepada Pontianak Post.
Kekhawatiran industri perhotelan semakin meningkat seiring dengan rencana pemerintah pusat untuk mengurangi transfer dana ke daerah pada tahun 2026. Menurut Edy, jika tren efisiensi fiskal ini berlanjut tanpa dibarengi solusi alternatif, pelaku usaha dipaksa untuk memutar otak mencari sumber pendapatan baru di luar ketergantungan pada kegiatan pemerintahan.
Sebagai langkah penyelamatan, PHRI mendorong penguatan sektor event berskala nasional maupun internasional. Penyelenggaraan acara besar dinilai menjadi peluang paling menjanjikan untuk mendatangkan tamu dengan durasi menginap yang lebih panjang.
"Kami memilih fokus pada efisiensi operasional internal, seperti mengganti peralatan boros energi untuk menekan biaya listrik. Hingga saat ini, kami masih berupaya keras mempertahankan tenaga kerja dan menghindari opsi pengurangan karyawan," tambah Edy.
Menanggapi situasi ini, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, membenarkan adanya pengurangan transfer dana pusat yang cukup besar untuk tahun mendatang. Ia mendesak Pemerintah Kota Pontianak agar segera menyiapkan strategi jitu agar kebijakan fiskal tersebut tidak melumpuhkan roda ekonomi daerah.
Satarudin mengingatkan bahwa sektor perhotelan dan restoran memiliki efek berantai (multiplier effect) yang sangat luas terhadap lapangan kerja. "Kegiatan yang berdampak luas ke masyarakat harus tetap berjalan. Jika sektor hotel dan restoran goyah, dampak sosial seperti peningkatan pengangguran akan sulit dihindari," tegasnya. PHRI berharap kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam menghadirkan berbagai ajang kreatif dan festival di tahun depan dapat menjadi stimulus bagi industri perhotelan agar tetap mampu berdiri tegak di tengah tekanan fiskal nasional. (*)
Editor : Indra Zakaria