BALIKPAPAN – Dinamika harga kebutuhan pokok dan jasa di awal tahun 2026 menunjukkan tren yang lebih stabil dan terkendali. Berdasarkan data terbaru, Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami perlambatan pada Januari 2026 seiring dengan normalisasi aktivitas konsumsi masyarakat setelah berakhirnya periode libur Natal dan Tahun Baru.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Balikpapan, Robi Ariadi, mengungkapkan bahwa Kota Balikpapan mencatatkan deflasi sebesar 0,11 persen secara bulanan. Sementara itu, Kabupaten PPU masih mengalami inflasi namun dalam angka yang sangat tipis, yakni 0,05 persen. Secara tahunan, posisi inflasi di kedua wilayah ini tercatat masih lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi gabungan kota di Kalimantan Timur maupun angka inflasi nasional, sehingga masih berada dalam rentang target yang ditetapkan pemerintah.
Penurunan harga di Balikpapan terutama didorong oleh sektor transportasi yang memberikan andil deflasi cukup signifikan. Hal ini dipicu oleh turunnya tarif angkutan udara akibat berkurangnya permintaan penumpang pasca-libur panjang, serta adanya penyesuaian harga bahan bakar jenis Pertamax pada awal tahun. Selain itu, melimpahnya pasokan komoditas hortikultura seperti cabai rawit dan cabai merah turut menjadi faktor penahan laju harga di Kota Minyak.
Kondisi berbeda terjadi di Kabupaten PPU, di mana tekanan inflasi justru dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Faktor cuaca ekstrem berupa gelombang laut tinggi dilaporkan telah membatasi aktivitas nelayan sehingga pasokan ikan, khususnya ikan tongkol, menjadi berkurang. Selain itu, tingginya curah hujan juga berdampak pada kenaikan biaya distribusi kayu balokan serta kenaikan harga tomat dan daging ayam ras. Namun, lonjakan ini berhasil diredam oleh penurunan harga bawang merah dan jagung manis seiring masuknya masa panen di beberapa sentra produksi.
Meskipun tren saat ini cenderung melambat, Bank Indonesia tetap mewaspadai sejumlah risiko yang berpotensi memicu gejolak harga di masa depan. Faktor alam seperti puncak musim hujan yang membawa ancaman banjir serta gangguan distribusi akibat gelombang tinggi tetap menjadi perhatian utama. Di sisi lain, optimisme konsumen yang masih solid menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat, yang jika tidak diimbangi pasokan memadai, dapat mendorong kenaikan harga kembali.
Guna menjaga stabilitas tersebut, BI Balikpapan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Berbagai langkah strategis mulai dari operasi pasar rutin, gelar pangan murah, hingga kerja sama antardaerah terus dioptimalkan. Melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan pasokan agar angka inflasi daerah tetap terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat di Kalimantan Timur. (*)
Editor : Indra Zakaria