MARATUA — Potensi besar pengembangan kelapa dalam di Kecamatan Maratua kini tengah berada di persimpangan jalan. Meskipun kondisi alam pesisir sangat mendukung, upaya peremajaan tanaman yang sudah tua terbentur tembok tebal aturan administrasi dan kendala teknis di lapangan.
Camat Maratua, Ariyanto, mengungkapkan bahwa persoalan utama terletak pada status kepemilikan lahan yang menghambat bantuan pemerintah. "Maratua memang harus membentuk kelompok tani dulu sebagai syarat bantuan dari OPD, tapi kami sulit membentuknya karena lahannya milik perorangan, bukan lahan bersama," keluhnya.
Kondisi ini membuat usulan bantuan bibit sering kali terganjal prosedur, padahal sebagian besar pohon kelapa di Maratua sudah terlalu tinggi dan tidak lagi produktif sehingga menyulitkan warga saat memanen.
Riwayat kegagalan program sebelumnya juga menjadi pelajaran berharga bagi pihak kecamatan. Ariyanto menceritakan bahwa bantuan 10.000 bibit dari Dinas Perkebunan beberapa waktu lalu hampir semuanya gagal akibat serangan hama. "Sebagian bibit yang ditanam terserang hama ulat artona, sementara sebagian lainnya rusak akibat gangguan monyet," bebernya. Sebagai solusi masa depan, ia kini mulai melirik pengembangan kelapa genjah yang dinilai lebih cepat berbuah dalam waktu dua hingga tiga tahun serta lebih mudah dikelola di kawasan pantai.
Di sisi lain, potensi ekonomi dari produk turunan kelapa seperti Virgin Coconut Oil (VCO) dan kerajinan batok kelapa sebenarnya sangat menjanjikan bagi pariwisata Maratua. Ariyanto berharap ke depan pengelolaan ini bisa diambil alih oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). "Buahnya bisa dinikmati wisatawan, pohonnya mengurangi abrasi, dan pengelolaannya oleh BUMK akan menjadi pendapatan asli bagi kampung," pungkasnya optimis.
Langkah strategis ini sejalan dengan rencana besar Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau. Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita, menegaskan bahwa pihaknya tengah menyusun roadmap hilirisasi agar kelapa Maratua tidak lagi dijual dalam bentuk mentah. "Program ini bertujuan memanfaatkan kelapa dalam sebagai bahan baku utama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," jelas Eva. Dengan pelatihan pembuatan aksesoris hingga produksi nata de coco, pemerintah berharap ketergantungan masyarakat Maratua terhadap barang kiriman dari luar pulau dapat berkurang secara signifikan. (*)
Editor : Indra Zakaria