SAMARINDA – Masyarakat di wilayah Kalimantan Timur kini harus menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat seiring dengan tren kenaikan harga berbagai komoditas pokok. Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, inflasi tahunan (year-on-year) pada Maret 2026 tercatat menyentuh angka 3,31 persen. Lonjakan ini ditandai dengan naiknya Indeks Harga Konsumen (IHK) yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Mas'ud Rifai, mengungkapkan bahwa dinamika harga di tingkat kabupaten dan kota menunjukkan persebaran yang bervariasi. Kota Samarinda tercatat menjadi wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi yang mencapai 3,92 persen. Sementara itu, Penajam Paser Utara menyusul dengan inflasi sebesar 3,02 persen, disusul Balikpapan sebesar 2,95 persen, dan Kabupaten Berau tercatat sebagai wilayah dengan inflasi terendah di angka 2,38 persen.
Kenaikan harga ini dipicu oleh meningkatnya indeks pada sebagian besar kelompok pengeluaran masyarakat. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi kebutuhan dasar mengalami kenaikan sebesar 3,35 persen. Namun, lonjakan yang paling mencolok justru terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melambung hingga 15,65 persen, disusul oleh biaya perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang naik sebesar 5,25 persen.
Beberapa sektor lain juga memberikan kontribusi pada kenaikan inflasi ini, termasuk sektor pendidikan yang naik 2,44 persen serta kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 1,71 persen. Di sisi lain, sektor kesehatan, transportasi, hingga rekreasi turut mengalami kenaikan meski dalam skala yang lebih kecil. Menariknya, hanya ada satu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga, yaitu kelompok perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang turun sebesar 1,06 persen.
Secara bulanan, tingkat inflasi pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,72 persen, yang membawa inflasi tahun kalender hingga Maret 2026 mencapai angka 1,37 persen. Kondisi ini menuntut kewaspadaan dari berbagai pihak, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga komoditas yang terus membayangi wilayah Benua Etam. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menstabilkan harga, terutama pada komoditas pangan dan energi yang menjadi tulang punggung ekonomi warga. (*)
Editor : Indra Zakaria