BALIKPAPAN – Lonjakan harga tiket pesawat domestik kembali menjadi momok yang mencekik kantong masyarakat. Rute strategis Balikpapan–Surabaya kini tengah berada dalam sorotan tajam setelah harganya melonjak drastis hingga menyentuh angka Rp1,9 juta untuk kelas ekonomi pada April 2026. Kondisi ini memicu gelombang protes dari warga yang merasa janji-janji manis pemerintah untuk menjaga keterjangkauan tarif penerbangan hanya berakhir sebagai wacana tanpa realisasi nyata.
Berdasarkan pantauan di lapangan, harga tiket rute Balikpapan menuju Surabaya saat ini bertengger di kisaran Rp1,4 juta hingga Rp1,6 juta. Namun, pemandangan lebih menyesakkan terlihat pada rute sebaliknya, di mana tarif Surabaya–Balikpapan bahkan telah menembus angka Rp1,9 juta. Angka ini dinilai sangat tidak masuk akal mengingat klaim pemerintah sebelumnya yang menyatakan bahwa kenaikan tarif diupayakan hanya berkisar antara 9 hingga 13 persen. Nyatanya, realita di pasar menunjukkan lonjakan yang jauh melampaui batas kewajaran tersebut.
Salah satu warga yang merasakan dampak langsung dari fenomena ini adalah Suyono, warga Batu Ampar, Balikpapan Utara. Ia terpaksa merogoh kocek lebih dalam demi mendampingi sang buah hati mengikuti prosesi wisuda di Universitas Muhammadiyah Malang pada akhir April mendatang. Suyono mengenang bahwa dalam kondisi normal, tarif rute ini biasanya hanya berkisar di angka Rp850 ribu. Ia mempertanyakan akurasi kebijakan pemerintah karena jika kenaikan hanya 13 persen seperti yang digembar-gemborkan, seharusnya harga tiket maksimal berada di kisaran Rp1 juta.
Ironisme ini semakin diperparah dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang sebelumnya mengeklaim telah menyiapkan intervensi besar-besaran. Pemerintah menyebut telah menyiapkan subsidi hingga Rp2,3 triliun serta kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket kelas ekonomi. Program ini awalnya diproyeksikan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga avtur dan dinamika geopolitik global yang mengganggu stabilitas energi.
Namun, pemberian insentif yang diklaim menelan anggaran triliunan rupiah tersebut seolah menguap begitu saja saat berhadapan dengan sistem reservasi tiket. Meskipun pemerintah telah memberikan relaksasi pembayaran avtur melalui PT Pertamina (Persero) untuk membantu likuiditas maskapai, harga di tingkat konsumen tetap tak terkendali. Jalur udara Balikpapan–Surabaya yang merupakan nadi utama mobilitas warga Kalimantan menuju Pulau Jawa kini menjadi beban berat bagi mereka yang memiliki keperluan mendesak, baik untuk urusan pendidikan, pekerjaan, maupun keluarga.
Ketimpangan antara data di atas kertas dan kenyataan di lapangan memicu keraguan publik terhadap efektivitas kinerja pemerintah. Masyarakat kini mempertanyakan apakah rentetan regulasi dan subsidi tersebut benar-benar terserap untuk kepentingan rakyat atau hanya menjadi pelipur lara sementara di tengah krisis biaya transportasi. Tanpa adanya langkah konkret yang mampu menekan harga secara signifikan, pernyataan-pernyataan pejabat berwenang dikhawatirkan hanya akan dicatat oleh sejarah sebagai retorika belaka yang gagal menjawab jeritan masyarakat di bandara.(*)
Editor : Indra Zakaria