JAKARTA — Di tengah dinamika ekonomi nasional, sosok kelas menengah Indonesia sering kali digambarkan sebagai kelompok yang berada di persimpangan jalan; mereka bukan kelompok miskin, namun jauh dari kategori kaya. Mereka adalah kelompok masyarakat yang secara rutin membayar pajak, mencicil hunian atau kendaraan, serta membiayai pendidikan anak secara mandiri, namun hampir tidak pernah tersentuh oleh bantuan sosial (bansos) maupun subsidi energi dari pemerintah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Bank tahun 2025, definisi kelas menengah secara teknis ditentukan melalui pengeluaran per kapita per bulan, yakni berada di rentang 3,5 hingga 17 kali Garis Kemiskinan. Dengan Garis Kemiskinan yang berada di angka kisaran Rp600 ribu, maka seseorang dikategorikan kelas menengah jika pengeluarannya mencapai Rp2,08 juta hingga Rp10,3 juta per bulan. Bagi sebuah rumah tangga dengan tiga hingga empat anggota, total pengeluaran mereka bisa menyentuh angka Rp7 juta hingga Rp30 juta setiap bulannya.
Namun, angka pengeluaran tersebut sering kali tidak sebanding dengan sisa pendapatan yang bisa ditabung. Meski pendapatan nasional rata-rata di tahun 2025 hampir menyentuh Rp7 juta per bulan, realitas di kota-kota besar menunjukkan bahwa gaji di kisaran Rp8 juta hingga Rp15 juta tetap terasa "pas-pasan" setelah dipotong pajak, iuran BPJS, dan berbagai cicilan. Survei dari Katadata Insight Center (KIC) pada Januari 2025 memperkuat fenomena ini dengan mengungkap bahwa 41 persen pendapatan kelas menengah habis hanya untuk kebutuhan harian seperti makan dan sembako, sementara porsi untuk tabungan atau investasi masih sangat minim.
Tekanan hidup semakin terasa nyata ketika biaya transportasi naik tajam sebesar 22 persen di tahun ini, ditambah beban biaya pendidikan anak yang rata-rata mencapai Rp1,18 juta per rumah tangga. Akibatnya, banyak dari mereka yang terjebak dalam kondisi keuangan yang rentan. Meskipun memiliki gadget terbaru, kendaraan pribadi, dan akses internet, ketahanan finansial mereka sangat tipis. Kondisi ini membuat mereka sangat mudah goyah jika sewaktu-waktu terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ada anggota keluarga yang jatuh sakit berat.
Fakta pahit yang muncul di tahun 2025 adalah terus menyusutnya jumlah kelompok ini. Populasi kelas menengah Indonesia tercatat turun menjadi 46,7 juta jiwa dari sebelumnya 47,9 juta jiwa pada tahun 2024, sebuah penurunan konsisten sebesar 17 persen sejak tahun 2019. Banyak dari mereka yang "turun kelas" menjadi kelompok menuju kelas menengah karena daya beli yang tergerus inflasi pangan dan biaya hidup yang melaju lebih cepat daripada kenaikan gaji.
Padahal, kelompok ini merupakan motor penggerak utama ekonomi Indonesia yang menyumbang sekitar 81 persen konsumsi rumah tangga nasional. Tanpa adanya kebijakan yang lebih berpihak—seperti akses perumahan yang lebih terjangkau, keringanan pajak, hingga subsidi yang lebih tepat sasaran—tulang punggung ekonomi ini dikhawatirkan akan terus melemah. Kondisi ini pun memicu pertanyaan besar bagi masa depan ekonomi nasional: siapakah yang akan mendorong pertumbuhan konsumsi jika kelompok yang paling rajin membelanjakan uangnya ini justru semakin terhimpit? (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co