JAKARTA – Kebijakan baru pemerintah yang mewajibkan arus ekspor kelapa sawit melalui sistem satu pintu di bawah naungan BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mendapat sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, meminta pemerintah segera mengevaluasi aturan tersebut secara menyeluruh. Kebijakan ini dinilai berjalan terburu-buru dan berpotensi besar menekan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat peternak sawit mandiri akibat belum matangnya kesiapan infrastruktur serta tata kelola di lapangan.
Firman mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima banyak laporan dan keluhan langsung dari para petani sawit di berbagai daerah yang mengeluhkan tren penurunan harga TBS, tepat setelah pemerintah mengumumkan sentralisasi ekspor tersebut.
"Pemerintah harus memahami bahwa petani adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata niaga. Ketika terjadi hambatan dalam rantai distribusi ekspor, dampak pertama yang dirasakan adalah turunnya harga TBS di tingkat petani," ujar Firman Soebagyo dalam keterangan resminya, Senin (1/6).
Politisi senior dari Partai Golkar ini memaparkan, setidaknya ada beberapa faktor krusial yang kini tengah mencekik harga sawit domestik. Salah satu yang paling diwaspadai adalah risiko terjadinya penumpukan stok minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di gudang-gudang pabrik kelapa sawit. Mandat ekspor yang wajib mengantre lewat satu pintu BUMN dikhawatirkan memicu sumbatan birokrasi, sehingga pabrik terpaksa mengerem kemampuan mereka dalam menyerap hasil panen harian dari para petani. Selain itu, ada kekhawatiran dari pelaku industri mengenai pembengkakan biaya distribusi dan administrasi ekstra yang ujung-ujungnya dibebankan kepada petani lewat pemotongan harga beli TBS.
Kondisi ini kian diperparah oleh sikap para pembeli (buyer) internasional yang memilih untuk mengambil langkah wait and see atau menunda kontrak pembelian akibat ketidakpastian mekanisme teknis dari DSI. Perlambatan perdagangan global inilah yang memicu efek domino terhadap stabilitas harga di dalam negeri.
"Jangan sampai tujuan baik pemerintah untuk memperbaiki tata niaga sawit justru menimbulkan keresahan dan kerugian bagi petani. Sektor sawit selama ini menjadi penopang ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan keluarga," tegas Firman.
Sebagai solusi jangka pendek, Firman mendesak pemerintah untuk memberlakukan masa transisi yang longgar dan tetap membuka keran jalur ekspor konvensional yang selama ini sudah berjalan stabil agar rantai pasok dunia tidak terguncang. Ia juga menuntut transparansi penuh dari pihak Danantara DSI terkait penentuan harga acuan dan biaya layanan demi menjaga iklim kepatuhan serta kepercayaan pelaku usaha.
"Pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada kebijakan yang merugikan petani. Transparansi, kepastian usaha, dan kelancaran distribusi harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai petani menjadi korban dari proses penyesuaian kebijakan yang belum siap dijalankan," tambahnya.
Sementara untuk strategi jangka menengah, Komisi IV mendorong penguatan serapan pasar domestik secara masif lewat optimalisasi program mandatori biodiesel serta akselerasi industri hilirisasi sawit. Langkah ini dianggap ampuh sebagai jaring pengaman untuk menjaga keseimbangan pasokan lokal sekaligus melindungi jutaan petani agar tetap mendapatkan keuntungan yang layak dan wajar atas jerih payah mereka. (*)
Editor : Indra Zakaria