PROKAL.CO- Arah hilirisasi mineral Indonesia memasuki babak baru. Investasi pengolahan bauksit melonjak drastis hingga 193 persen pada kuartal II 2026 dengan nilai mencapai Rp40,1 triliun. Angka ini secara mengejutkan melampaui investasi nikel yang selama ini mendominasi dan mengukuhkan posisi Kalimantan Barat sebagai pusat smelter nasional, sekaligus menyerap ratusan ribu tenaga kerja.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengonfirmasi pergeseran tren investasi mineral tersebut yang kini makin diminati oleh investor dalam maupun luar negeri.
"Kalau kita lihat, biasanya nikel selalu di nomor satu. Nah sekarang ada shifting. Bauksit menjadi nomor satu karena memang ada beberapa pembangunan smelter bauksit, baik yang dilakukan investor dalam negeri maupun luar negeri," ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani.
Meningkatnya proyek pengolahan mineral ini turut membawa dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. "Kalau di triwulan kedua saja, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 742.263 orang atau meningkat 5,1 persen," kata Rosan.
Kalimantan Barat menjadi aktor kunci dalam lonjakan ini melalui beroperasinya Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I di Kabupaten Mempawah. Proyek kolaborasi Grup MIND ID melalui Inalum dan Antam ini memiliki kapasitas produksi satu juta ton alumina per tahun, memangkas ketergantungan impor sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Kendati demikian, lonjakan investasi ini diimbangi dengan catatan dari legislatif agar dampak positifnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat daerah penghasil. Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, menyoroti pentingnya pengembangan industri hingga ke produk turunan akhir.
"Kami berharap investasi smelter bauksit juga diikuti pengembangan industri hilir dari bauksit agar negara dapat memaksimalkan nilai tambah dari produk turunannya," ujar Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno.
Senada dengan itu, Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha meminta pemerintah memastikan pembagian hasil yang adil bagi daerah penghasil seperti Kalimantan Barat.
"Yang perlu diperhatikan pemerintah adalah menjaga dengan baik daerah penghasil sumber daya dan para pengelolanya. Misalnya dana bagi hasil untuk daerah jangan dipotong atau terus diutangi, serta berikan hak daerah sesuai undang-undang yang berlaku," tegas Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : Pontianak Post