JAKARTA – Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada kuartal II 2026 ternyata belum sepenuhnya menjadi kabar membahagiakan bagi masyarakat. Di balik megahnya angka pertumbuhan nasional tersebut, daya beli kelompok masyarakat kelas menengah justru masih berada dalam himpitan yang cukup berat.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026 sejatinya merupakan hasil perpaduan antara penguatan aktivitas ekonomi dan dorongan sejumlah faktor musiman yang bersifat sementara. Tinggi rendahnya angka pertumbuhan belum menjadi jaminan bahwa tingkat kemampuan berbelanja masyarakat telah pulih secara solid.
"Angka pertumbuhan yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah," ujar Yusuf saat menyampaikan pandangannya pada Jumat (7/8/2026).
Indikator ketimpangan ini terlihat jelas dari struktur pembentuk pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Konsumsi pemerintah melambung tinggi hingga mendekati angka 16 persen, yang terkatrol oleh realisasi belanja pegawai seperti pencairan gaji ke-13 serta bergulirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, sektor investasi tumbuh 6,87 persen. Sebaliknya, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama roda ekonomi justru melambat dan hanya tumbuh 5,06 persen.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penguatan ekonomi kuartal II masih sangat ditopang oleh belanja APBN serta dorongan momentum libur sekolah dan hari besar keagamaan. Tingginya angka pertumbuhan tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan riil masyarakat, terutama kelas menengah yang belakangan ini kian terbebani oleh tingginya biaya hidup.
Sektor kelas menengah beserta kelompok masyarakat yang beranjak menuju kelas menengah menyumbang lebih dari 80 persen dari total konsumsi nasional. Namun, jumlah populasi kelompok ini tercatat terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Pola konsumsi rumah tangga kini bergeser menjadi lebih defensif. Warga cenderung menunda pembelian barang tahan lama, menurunkan standar belanja ke produk yang lebih murah, serta memprioritaskan kebutuhan pokok akibat beban cicilan dan naiknya harga energi nonsubsidi.
"Konsumsi yang masih tumbuh belum tentu menunjukkan daya beli yang benar-benar kuat," tegas Yusuf. Persoalan kualitas pertumbuhan ekonomi ini juga tecermin dari dinamika pasar tenaga kerja. Meski tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 8,07 persen dan angka pengangguran terbuka berada di level 4,65 persen, persoalan kerentanan pekerjaan masih membayangi. Lebih dari 59 persen tenaga kerja Indonesia masih bergantung pada sektor informal yang minim perlindungan sosial dan berproduktifitas rendah.
Di saat yang sama, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri padat karya dan manufaktur memaksa sebagian pekerja beralih menjadi pekerja mandiri atau masuk ke ekosistem platform digital tanpa kepastian pendapatan yang memadai.
"Pertumbuhan yang tinggi belum otomatis menghasilkan pekerjaan berkualitas dalam jumlah yang memadai," tutur Yusuf menambahkan.
Kondisi ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah agar tidak sekadar mengejar target angka pertumbuhan di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi yang ideal semestinya beriringan dengan penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas, penguatan pilar kelas menengah, serta jaminan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus mengorbankan konsumsi dasar lainnya. (jpg)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co