JAKARTA — Impian masyarakat Indonesia untuk memiliki hunian lewat skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih terbentur tembok besar. Sebanyak 50 hingga 80 persen pengajuan KPR dilaporkan kandas di meja perbankan akibat buruknya riwayat kredit macet atau status Kolektibilitas 5 (Kol 5), serta tidak adanya bukti penghasilan tetap.
CEO PT Melayani Sepenuh Hati—induk perusahaan SiapKPR—Marine Novita, menyoroti bahwa jeratan tunggakan utang, baik dari perbankan maupun pinjaman daring (pinjol), menjadi biang keladi utama kegagalan calon debitur. Situasi ini kian pelik dengan maraknya penggunaan layanan buy now pay later (BNPL) yang memicu perilaku konsumtif tanpa perhitungan matang.
Di sisi lain, pekerja di sektor informal menghadapi kendala administratif karena perputaran uang yang masih didominasi transaksi tunai membuat mereka kesulitan membuktikan kapasitas finansial bulanan kepada pihak bank.
"50 persen sampai 80 persen konsumen itu ditolak sama bank karena tadi, sudah Kol 5 atau mereka itu non-fixed income, tidak bisa membuktikan pemasukannya itu berapa per bulan," ungkap Marine dalam konferensi pers peluncuran SiapKPR di Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).
Hambatan ini berdampak luas mengingat data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Februari 2025 mencatat hampir 60 persen tenaga kerja Indonesia—atau sekitar 86 juta jiwa—menggantungkan hidup di sektor informal.
Merespons tingginya angka penolakan tersebut, SiapKPR meluncurkan program pendampingan terpadu tanpa dipungut biaya untuk membenahi profil keuangan calon pembeli rumah. Peserta akan dibimbing secara bertahap untuk melunasi tunggakan utang lama, menahan diri dari utang baru, serta melatih kedisiplinan finansial lewat skema tabungan atau cicilan bertahap ke pengembang mitra.
Program penyehatan finansial ini memakan waktu 3 hingga 6 bulan untuk peminat KPR subsidi, dan 6 hingga 12 bulan untuk hunian komersial. Rangkaian prosesnya pun memanfaatkan asesmen finansial berbasis kecerdasan buatan (AI), pembenahan riwayat kredit, pemilihan properti, hingga pengawalan penuh saat pengajuan ke bank sampai tahap akad dan serah terima kunci.
Melalui inisiatif ini, Marine berharap pintu kepemilikan rumah melalui fasilitas KPR dapat terbuka lebih lebar, terutama bagi para pekerja informal dan masyarakat yang tengah berupaya bangkit dari catatan kredit macet. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co