BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menunjukkan keseriusan dalam menanggulangi persoalan banjir yang masih kerap melanda sejumlah wilayah. Sepanjang tahun 2026 ini, total anggaran sebesar Rp332 miliar telah disiapkan untuk berbagai proyek strategis pengendalian air. Anggaran jumbo tersebut merupakan akumulasi dari APBD Kota Bontang serta Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp88,8 miliar.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengungkapkan bahwa dana dari bantuan provinsi akan diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur drainase di titik-titik krusial. Beberapa proyek besar di antaranya adalah pembangunan saluran drainase di Kelurahan Gunung Telihan senilai Rp10,7 miliar, serta pembangunan Polder Tanjung Laut yang terbagi dalam dua tahap dengan total anggaran Rp17,6 miliar.
Selain itu, fokus perbaikan juga menyasar Kelurahan Api-Api melalui pembangunan drainase primer senilai Rp20 miliar, serta proyek serupa di Kelurahan Guntung segmen 1 dan 2 dengan alokasi total mencapai Rp40,5 miliar. “Kami memohon maaf atas terjadinya banjir yang masih melanda. Saat ini semua penanganan masih terus berproses dan akan dieksekusi tahun ini,” tegas Agus Haris.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Edi Prabowo, merinci alokasi dari APBD Kota akan difokuskan pada penguatan sistem teknologi banjir. Proyek tersebut mencakup pembangunan stasiun pompa dan sarana prasarana rumah pompa untuk mempercepat pembuangan air saat debit sungai meningkat.
Pemerintah juga melanjutkan proyek jangka panjang melalui revitalisasi Danau Kanaan dengan skema multiyears, normalisasi sungai, hingga pembangunan tanggul di kawasan Kelurahan Api-Api, Bontang Kuala, dan Kanaan. Tak hanya sungai, penguatan area pesisir juga dilakukan dengan membangun breakwater di Kelurahan Loktuan serta pembuatan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Bontang.
Langkah masif ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam mengurangi durasi dan titik genangan di Kota Taman. Sinergi antara Dinas PUPRK, Dinas Perkim, dan tiga kecamatan di Bontang terus diperkuat guna memastikan seluruh pengerjaan fisik berjalan sesuai jadwal meskipun saat ini masih menunggu kelengkapan proses administrasi pencairan dana dari tingkat provinsi. (*)
Editor : Indra Zakaria