.BALIKPAPAN-Lemahnya kelembagaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) menjadi salah satu sebab utama minimnya perkembangan kawasan ekonomi yang terletak di Kutai Timur ini. Padahal, dengan lokasinya yang strategis, KEK MBTK diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kaltim.
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim Ujang Rachmad mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengkaji pembentukan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK MBTK. Keberadaan BUPP, diharapkan mampu jadi solusi jangka panjang pengelolaan kawasan ekonomi seluas 500 hektare lebih ini. Apalagi, Dewan KEK Nasional sudah mengultimatum akan mencabut status KEK yang tidak berjalan pengembangannya pada akhir 2023 nanti.
"Langkah ini (pembentukan BUPP) merupakan jawaban, karena memang salah satu sebab minimnya perkembangan karena lemahnya kelembagaan. Pembentukan BUPP ini merupakan solusi utama. Kami juga sudah melaporkan ke Dewan KEK, mereka mendukung," kata Ujang, Selasa (20/6) di Balikpapan.
Dari sisi kepemilikan saham, Ujang menyebut Pemprov Kaltim tetap menjadi pemegang saham mayoritas pada BUPP yang terbentuk nanti. Persentase acuannya, 51 persen Pemprov Kaltim sementara Pemkab Kutim 49 persen. Hanya saja, persentase tersebut masih berpeluang berubah berdasarkan kesepakatan pemegang modal. "Masih dinamis," ucapnya.
Ujang meneruskan, pemerintah menargetkan pembentukan BUPP ini bisa tuntas sebelum akhir tahun ini. Untuk itu, dia berharap kolaborasi yang kuat seluruh pihak yang terlibat dalam KEK MBTK. Baik Pemprov Kaltim, Pembak Kutim hingga DPRD.
"Kami harus optimistis (sebelum akhir tahun tuntas). Makanya butuh kolaborasi, kalau satu saja macet, nanti macet semua," kata dia. (hul)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan