BOGOR – Wajah kota di seluruh Indonesia dipastikan akan mengalami perombakan estetika besar-besaran menyusul instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto. Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2), Kepala Negara memberikan mandat khusus kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera membenahi estetika ruang publik yang selama ini dianggap semrawut.
Presiden menyoroti menjamurnya spanduk dan baliho iklan yang tidak tertata di sepanjang ruas jalan utama. Menurut Prabowo, kondisi tersebut tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus bertransformasi menjadi negara yang asri dan rapi, dimulai dengan pembersihan atribut iklan yang berseliweran tanpa aturan jelas di berbagai daerah.
Selain masalah baliho, polusi visual dari kabel listrik yang menggantung tidak beraturan juga menjadi perhatian serius dalam arahan Presiden. Prabowo menyebutkan bahwa kondisi tersebut sering kali menjadi poin keluhan para turis mancanegara yang mengharapkan keindahan visual saat berkunjung ke Indonesia. Beliau secara khusus menceritakan keprihatinannya saat melihat kondisi di Kalimantan Timur, di mana spanduk-spanduk terpasang serampangan di sepanjang jalan Balikpapan dan Samarinda, bahkan merambah hingga wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rakornas yang dihadiri oleh 4.487 pejabat tinggi, mulai dari menteri kabinet hingga jajaran Forkopimda seluruh Indonesia ini, menjadi momentum evaluasi total kinerja tahun 2025. Di hadapan ribuan peserta, Presiden tidak hanya menyentil masalah tata kota, tetapi juga memaparkan strategi penguatan hubungan pusat dan daerah untuk tahun 2026. Fokus utama koordinasi ini mencakup sinkronisasi program strategis nasional, seperti swasembada pangan, kemandirian energi, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, hingga keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis.
Guna memastikan instruksi ini berjalan beriringan dengan transparansi dan penegakan hukum, Kementerian Dalam Negeri turut menghadirkan pimpinan TNI, Polri, Kejaksaan, hingga KPK sebagai narasumber. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata dan bersih, sekaligus mendukung percepatan program prioritas menuju visi Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan. (jpg)
Editor : Indra Zakaria