PROTES besar-besaran yang dilakukan para petani di Prancis serta beberapa negara Eropa telah memasuki pekan kedua.
Sejak Kamis, 25 Januari 2024 lalu, para petani membuang sampah dan limbah di depan gedung pemerintahan lokal di Brittany Prancis.
Selain itu, pada Jumat (26/1), mereka telah menutup jalan-jalan utama di Prancis. Padahal, diketahui negara tersebut merupakan produsen pertanian terbesar di Uni Eropa.
Protes para petani ini juga telah mencapai batas Kota Paris dan mengancam akan segera memblokade ibu kota negara tersebut.
Di Rumania, petani dan sopir truk juga telah mengambil tindakan dengan melakukan protes terhadap tingginya biaya bisnis yang menghalangi akses ke perbatasan dengan Ukraina.
Sementara itu di Spanyol, para pekerja sektor pertanian menghentikan sekitar lima truk yang membawa sayuran dan membuang hasilnya di dekat pusat distribusi pengecer Belgia Colruyt.
Protes ini dilakukan karena ada beberapa kebijakan pemerintah yang membuat para pekerja di sektor pertanian merugi.
Dilansir dari Reuters, Selasa (30/1), kebijakan perlindungan lingkungan menjadi salah satu penyebab protes muncul. Hal tersebut karena pemerintah berencana menghapus keringanan pajak bagi petani yang menggunakan bahan bakar diesel. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan transisi energi yang lebih luas. Faktor pemicu lainnya adalah penurunan inflasi pangan.
Para petani mengatakan, dorongan pemerintah dan pengecer untuk menurunkan inflasi pangan telah membuat banyak produsen tidak mampu menutupi biaya tinggi yang digunakan untuk energi, pupuk, dan transportasi.
Penyebab selanjutnya yakni impor. Kebijakan impor besar-besaran dari Ukraina dan negosiasi perdagangan antara UE (Uni Eropa) dengan blok Amerika Selatan Mercosur telah membuat para pekerja di sektor pertanian tidak puas.
Impor tersebut dibenci karena menekan harga Eropa namun tidak memenuhi standar lingkungan yang diberlakukan pada petani UE.
Faktor lain adalah kebijakan mengosongkan 4 persen lahan pertanian.
Salah satu persyaratan subsidi yang diterapkan yakni diwajibkan bagi para petani untuk membiarkan 4 persen lahannya tidak ditanami apapun.
Kebijakan ini sangat dipermasalahkan karena merupakan implementasi yang terlalu rumit. (jpg/far/k16)
Editor : Indra Zakaria