LONDON – Eskalasi ketegangan di wilayah Arktik memasuki babak baru setelah Denmark secara resmi mulai mengerahkan peralatan militer dan unit komando pendahulu ke Greenland. Langkah strategis ini diambil Kopenhagen sebagai respons langsung terhadap meningkatnya nilai strategis pulau tersebut serta kembali menguatnya retorika agresif dari Amerika Serikat.
Penyiar lokal Denmark, DR, melaporkan bahwa satuan komando pendahulu ini bertugas menyiapkan logistik dan infrastruktur vital. Unit ini dipersiapkan untuk memastikan bahwa fasilitas pertahanan dan jalur pasokan di Greenland siap menerima kedatangan pasukan Denmark maupun sekutu dalam jumlah yang jauh lebih besar pada tahap berikutnya.
Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, menegaskan bahwa negaranya kini sedang bergerak menuju kehadiran militer yang lebih permanen dan kuat di wilayah tersebut. Meskipun sebagian besar kemampuan tempur Denmark saat ini masih terikat komitmen NATO di kawasan Baltik, pengerahan prajurit Angkatan Darat ke Greenland menjadi prioritas baru demi mempertegas kedaulatan.
“Kami melangkah maju menuju kehadiran yang lebih besar dan permanen di Greenland, yang juga akan melibatkan partisipasi negara-negara sekutu lainnya melalui latihan bersama sebagaimana yang telah kita mulai sejak 2025,” ujar Poulsen dalam keterangannya kepada pers.
Langkah Denmark ini tidak lepas dari pernyataan provokatif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Minggu (11/1/2026). Trump kembali menghidupkan wacana lama dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat harus segera "mengakuisisi" Greenland. Menurutnya, kepemilikan pulau tersebut merupakan kebutuhan mutlak bagi keamanan ekonomi dan pertahanan AS guna membendung pengaruh Rusia dan China di Arktik.
Meskipun Denmark dan pemerintah otonom Greenland telah berulang kali menolak keras gagasan penjualan wilayah tersebut, AS terus memandang Greenland sebagai aset properti berskala besar yang krusial secara geopolitik. Pengerahan pasukan Denmark ini pun menjadi pesan tegas kepada dunia internasional bahwa kedaulatan atas pulau kaya mineral tersebut tetap berada di bawah kendali Kerajaan Denmark. (*)
Editor : Indra Zakaria