TEHERAN — Pemerintah Iran merilis pernyataan mengejutkan dengan mengklaim sedikitnya 5.000 orang tewas selama gelombang demonstrasi nasional yang mengguncang negara tersebut sejak akhir Desember 2025 hingga pertengahan Januari 2026. Dari total jumlah korban tersebut, otoritas setempat menyebutkan sekitar 500 orang di antaranya berasal dari unsur aparat keamanan. Pernyataan resmi ini dikutip dari pejabat Iran melalui Reuters pada Minggu (18/1).
Otoritas Teheran menuding kelompok yang mereka kategorikan sebagai "perusuh bersenjata dan teroris" sebagai dalang di balik kekerasan yang menyebabkan jatuhnya banyak korban sipil. Demonstrasi yang awalnya dipicu oleh tekanan ekonomi ini dengan cepat bertransformasi menjadi tuntutan pengakhiran pemerintahan ulama. Skala kematian dalam peristiwa ini disebut-sebut sebagai yang paling mematikan bagi Iran sejak Revolusi Islam pada tahun 1979.
Di sisi lain, lembaga hak asasi manusia Iran Human Rights Activists News Agency (HRANA) menyajikan data yang berbeda. HRANA mencatat sebanyak 3.308 kematian telah terverifikasi, sementara 4.382 kasus kematian lainnya masih dalam tahap penyelidikan. Selain jumlah korban jiwa yang sangat besar, lembaga tersebut juga melaporkan bahwa lebih dari 24.000 orang telah ditangkap oleh otoritas keamanan selama gelombang protes berlangsung.
Merespons situasi tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan bahwa negaranya tidak akan terseret ke dalam perang terbuka. Namun, ia menekankan akan adanya hukuman keras bagi pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Lembaga peradilan Iran bahkan telah mengindikasikan kemungkinan dilanjutkannya eksekusi mati terhadap individu yang dikategorikan sebagai Mohareb atau musuh Tuhan dalam istilah hukum Islam.
Eskalasi di Iran ini turut memicu reaksi keras dari dunia internasional. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebelumnya telah mengeluarkan peringatan akan adanya potensi campur tangan jika kekerasan terhadap demonstran terus berlanjut. Trump secara terbuka menyerukan adanya perubahan kepemimpinan di Iran sebagai solusi atas krisis tersebut.
Hingga saat ini, pemerintah Iran mengidentifikasi wilayah Kurdi di bagian barat laut negara itu sebagai titik bentrokan paling berdarah dengan jumlah korban tertinggi. Pemerintah terus menuduh adanya keterlibatan kelompok bersenjata serta dukungan asing sebagai faktor utama eskalasi kerusuhan, meskipun tudingan intervensi asing tersebut dibantah keras oleh pihak-pihak terkait. (*)
Editor : Indra Zakaria