PROKAL.CO- Pemimpin partai One Nation, Pauline Hanson, memicu gelombang kritik tajam setelah melontarkan komentar kontroversial yang mempertanyakan keberadaan umat Muslim yang "baik" di Australia. Meski kemudian menyampaikan permintaan maaf parsial, Senator Hanson tetap teguh pada sikapnya yang menyerang kebijakan pemerintah terkait imigran. Ia menuding pemerintah terlalu memanjakan pendatang dan mengklaim tanpa bukti adanya pinggiran kota di Australia yang tidak dapat dimasuki oleh warga kulit putih (Westerners).
Kontroversi ini bermula dari diskusi larut malam di Sky News mengenai pemulangan istri dan anak-anak militan ISIS. Dalam kesempatan tersebut, Hanson menyatakan kekhawatirannya terhadap ajaran agama Islam yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai Barat. Komentar ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai spektrum politik, termasuk dari Senator Nasional Matt Canavan yang melabeli pernyataan tersebut sebagai tindakan yang memecah belah, provokatif, dan tidak mencerminkan nilai-nilai Australia.
Permintaan Maaf Bersyarat dan Tudingan Terhadap Pemerintah
Dalam klarifikasinya kepada ABC, Senator Hanson mengoreksi pernyataannya dengan merujuk pada seorang wanita Muslim non-praktisi yang pernah menjadi kandidat partainya. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang merasa tersinggung, namun dengan catatan khusus: maaf tersebut ditujukan bagi mereka yang tidak mempercayai hukum syariah, poligami, atau pemulangan pengantin ISIS. Ia menegaskan tidak akan meminta maaf atas pandangannya mengenai ancaman radikalisme dan ambisi pembentukan kekhalifahan dunia.
Hanson juga menuduh kebijakan pemerintah saat ini terlalu dipengaruhi oleh pemilih Muslim dan mendesak adanya proses pemeriksaan (vetting) yang jauh lebih ketat bagi calon migran. Ia mengklaim masyarakat Australia saat ini hidup dalam ketakutan dan menyoroti adanya belasan ribu orang dalam daftar pantauan ASIO sebagai bukti adanya ancaman terhadap cara hidup warga Australia. Ia bahkan memberikan contoh spesifik seperti wilayah Lakemba di Sydney sebagai area yang diklaimnya tidak ramah bagi warga non-Muslim.
Meski terus menuai kecaman, termasuk dari Menteri Dalam Negeri Tony Burke yang menyebut komentarnya "kejam dan tidak layak bagi pejabat publik," popularitas One Nation justru menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam berbagai jajak pendapat. Partai ini bahkan sempat mengungguli koalisi oposisi, sebuah pencapaian yang dianggap sebagai kenaikan tercepat dalam sejarah politik modern Australia.
Ujian nyata bagi One Nation akan segera tersaji dalam pemilihan sela di wilayah Farrer. Dengan kehadiran tokoh seperti Barnaby Joyce—mantan Wakil Perdana Menteri yang membelot dari partai Nasional tahun lalu—One Nation kini memiliki representasi di majelis rendah. Dukungan Joyce terhadap pandangan Hanson mengenai ketidakcocokan budaya migran tertentu dengan nilai-nilai Australia semakin memperkuat posisi partai ini di mata basis pemilihnya, sekaligus menjadi tantangan serius bagi partai-partai besar tradisional.(*)
Editor : Indra Zakaria