WASHINGTON D.C. – Di tengah gempuran rudal yang mengguncang Teheran, keriuhan politik luar biasa meledak di jantung pemerintahan Amerika Serikat. Ketua DPR AS, Mike Johnson, memicu gelombang kemarahan publik setelah secara terbuka menyebut Islam sebagai "agama yang sesat". Pernyataan diskriminatif ini muncul sebagai argumen pendukung atas eskalasi militer besar-besaran yang diluncurkan pemerintahan Donald Trump terhadap Iran dalam sepekan terakhir.
Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), organisasi advokasi hak sipil Muslim terbesar di AS, segera merilis kecaman keras. Mereka menilai ucapan Johnson tidak hanya merendahkan martabat jabatannya, tetapi juga sangat berbahaya bagi keamanan global. CAIR memperingatkan bahwa retorika tersebut berisiko mengubah konflik politik menjadi sebuah "perang suci" atau perang agama yang ilegal dan destruktif.
“Klaim Mike Johnson adalah ekspresi kefanatikan yang berbahaya dan sama sekali tidak pantas bagi seorang Ketua DPR. Retorika seperti ini menggemakan babak tergelap sejarah kita, di mana minoritas didemonisasi untuk membenarkan diskriminasi dan perang,” tegas pihak CAIR dalam pernyataan resminya.
Langkah Johnson ini dianggap banyak pihak sebagai pengkhianatan terhadap pilar kebebasan beragama yang menjadi pondasi demokrasi Amerika. Para aktivis kemanusiaan menuding bahwa sentimen Islamofobia kini sengaja digunakan sebagai alat pembenaran moral untuk membombardir Iran tanpa ampun. CAIR bahkan menyoroti adanya pola sistematis di dalam lingkaran pemerintahan Trump, menyamakan ucapan Johnson dengan komentar Menteri Pertahanan Pete Hegseth tentang "delusi Islam" serta referensi biblika Benjamin Netanyahu untuk memvalidasi serangan.
“Menuduh orang lain melakukan fanatisme agama sambil menjadikan fanatisme agama sebagai kebijakan pemerintah AS adalah puncak dari kemunafikan. Retorika Johnson berisiko mengubah perang ilegal menjadi perang suci yang ilegal,” lanjut CAIR.
Sentimen anti-perang ini pun tercermin dalam data lapangan. Berdasarkan survei terbaru CAIR Action terhadap 1.086 pemilih Muslim terdaftar di empat negara bagian kunci—Georgia, Illinois, North Carolina, dan Texas—terdapat penolakan masif terhadap keterlibatan militer AS di Timur Tengah. Ketidaksukaan yang kuat terhadap kepemimpinan Donald Trump juga mendominasi hasil survei tersebut. Sejalan dengan itu, jajak pendapat nasional dari Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa hanya 25 persen masyarakat Amerika secara umum yang mendukung serangan terhadap Iran.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi atau permintaan maaf resmi dari kantor Mike Johnson. Sementara itu, eskalasi di Iran kian tak terkendali dengan laporan korban sipil yang terus meroket. CAIR kini mendesak Johnson untuk segera menarik ucapannya dan mengimbau seluruh warga Amerika untuk menghubungi Kongres guna menghentikan upaya "penggantian rezim" yang dianggap tidak konstitusional dan hanya menguntungkan pihak asing. (*)
Editor : Indra Zakaria