TEHERAN – Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah kian memanas setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan pernyataan kontroversial yang mengancam akan menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah kekuasaan AS. Pernyataan tersebut langsung memicu perlawanan keras dari Teheran yang menegaskan bahwa jalur pelayaran vital dunia itu sepenuhnya berada di bawah kendali kedaulatan Iran.
"Tak lama lagi aku akan menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat," ujar Trump dalam laporannya, menyulut respons berang dari pemerintah Iran.
Menanggapi klaim tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menegaskan bahwa AS tidak memiliki hak atas perairan strategis tersebut. Ia menekankan bahwa kewenangan untuk membuka atau menutup Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah komando militer Teheran.
"Selat Hormuz telah menjadi milik Iran, adalah milik Iran, dan akan tetap menjadi milik Iran," tulis Gharibabadi melalui akun resminya di X. Ia menambahkan bahwa Teheran akan mempertahankan blokade hingga Washington menerima apa yang ia sebut sebagai 'kekalahan strategis'.
Aktivitas Pelayaran Melumpuh Total
Perselisihan retorika ini berbanding lurus dengan kondisi mencekam di lapangan. Berdasarkan data pemantauan maritim Kpler, lalu lintas kapal di Selat Hormuz kini nyaris lumpuh total. Pada Jumat (14/8/2026), hanya tercatat dua kapal yang melintasi jalur tersebut, tanpa ada satu pun pengiriman minyak mentah yang terdeteksi.
Angka ini merosot tajam dibandingkan rata-rata 12 kapal per hari sepanjang bulan Agustus, atau kondisi normal sebelum konflik meluas pada Februari lalu yang mampu dilintasi lebih dari 130 kapal setiap harinya.
Militer Iran membantah klaim AS yang menyebutkan bahwa jalur maritim masih beroperasi normal. Teheran menegaskan tidak ada kapal komersial yang diizinkan melintas tanpa mengantongi izin resmi dari otoritas Iran. Di sisi lain, Washington terus melancarkan tekanan hebat terhadap Teheran. Komando Pusat AS (US Central Command) mengonfirmasi telah mengalihkan 62 kapal komersial, melumpuhkan tiga kapal, dan menaiki dua kapal lain dalam upaya menegakkan blokade terhadap Iran.
Menteri Perang AS, Pete Hegseth, menyatakan bahwa armada militer AS siap mempertahankan blokade maritim tersebut dalam jangka waktu tak terbatas melalui rotasi kapal perang.
Tak hanya kekuatan militer, sanksi ekonomi skala masif juga tengah disiapkan. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengungkapkan bahwa Washington bakal menerapkan serangkaian langkah isolasi ekonomi terhadap Iran yang belum pernah dilakukan sebelumnya demi mempersempit ruang gerak Teheran di panggung internasional. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co