KABUL – Lima tahun pasca-penarikan pasukan Amerika Serikat dan jatuhnya Kabul pada 15 Agustus 2021, wajah Afghanistan kini berada di persimpangan jalan. Merayakan setenga dekade pemerintahan Taliban, sebagian warga Kabul mengakui bahwa situasi keamanan dan stabilitas jalanan kini jauh lebih terjamin dibanding dekade-dekade penuh konflik sebelumnya. Namun, keamanan yang membaik itu dibayang-bayangi krisis ekonomi parah dan jeritan akan lapangan kerja serta hak pendidikan.
Di balik bendera putih bermotif kaligrafi khas Taliban yang menghiasi jalanan Kabul, keresahan warga mendalam menyasar kebijakan pembatasan sosial—khususnya bagi kaum perempuan. Taliban hingga kini masih memblokir akses pendidikan bagi anak perempuan di atas usia 12 tahun serta melarang perempuan mengakses bangku perguruan tinggi, fasilitas umum, dan pekerjaan tertentu.
Kondisi tersebut membuat PBB melabeli situasi di Afghanistan sebagai krisis hak-hak perempuan paling parah di dunia. UNESCO mencatat setidaknya 2,4 juta anak perempuan kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan menengah, memutar balikkan kemajuan pendidikan yang dibangun selama 20 tahun terakhir.
Meski begitu, warga lokal menegaskan kebutuhan mendesak akan perubahan kebijakan demi masa depan negara.
"Alhamdulillah, lima tahun terakhir berlalu dengan aman. Namun, harapan besar kami kepada pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja bagi pemuda dan mendorong mereka untuk menuntut ilmu," ujar Mohammad Qasim (30), salah seorang warga Kabul.
Senada dengan Qasim, aktivis hak perempuan dan pengusaha lokal Fazila Soroush mendesak agar janji-janji awal Taliban terkait pemulihan sekolah dan universitas segera direalisasikan secara konkret. Warga menilai negara membutuhkan tenaga profesional seperti dokter dan insinyur dari kalangan perempuan yang tetap dapat dipenuhi dalam koridor hukum Syariat.
Di sisi lain, juru bicara serta pejabat Taliban mengklaim telah mencapai banyak kemajuan, seperti menstabilkan mata uang, membangun infrastruktur, dan meredam aksi kriminalitas. Kendati demikian, isolasi internasional masih terus menghimpit, di mana hingga kini hanya sedikit negara—seperti Rusia—yang secara resmi menjalin pengakuan diplomasi penuh. PBB pun menegaskan bahwa stabilitas permanen dan reintegrasi ekonomi global tak akan pernah terwujud selama hak-hak mendasar perempuan di Afghanistan terus dipangkas. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co