Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024, dengan kenaikan sebesar 3,6 persen.
Adapun besaran UMP Kalbar tahun 2024 menjadi Rp2.702.616, yang mengalami kenaikan sebesar kurang lebih Rp94 ribu, atau 3,6 persen dari UMP tahun 2023 yang sebesar Rp2.608.601,75.
Terkait penetapan UMP tersebut, Harisson menjelaskan, sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar telah menggelar rapat bersama Dewan Pengupahan Kalbar dalam pembahasan UMP.
Adapun rapat tersebut berlangsung selama dua hari, pada 16-17 November 2023 di Kantor Disnakertrans Kalbar.
“Setelah rapat bersama dengan Dewan Pengupahan Provinsi, telah disepakati bersama bahwa UMP 2024 sebesar Rp2.702.616 atau terdapat kenaikan sebesar kurang lebih Rp94 ribu, atau 3,6 persen dari UMP 2023 sebesar Rp2.608.601,75," ungkap Harisson kepada awak media, Senin (20/11).
Harisson menambahkan, penetapan UMP tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
Bahwa penetapan UMP oleh gubernur selambat-lambatnya diputuskab pada 21 November 2023.
"Jadi UMP ini sebagaimana yang dimaksud adalah upah bulanan terendah yang diterima pekerja yang bekerja 40 jam seminggu, atau tujuh jam sehari, bagi yang bekerja enam hari dalam seminggu, atau delapan jam sehari, bagi pekerja yang bekerja lima hari dalam seminggu," jelasnya. Ia menjelaskan selanjutnya pemerintah kabupaten/kota juga akan menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) masing-masing, sesuai aturan, dan ketentuan yang berlaku.
Dan jika kabupaten/kota belum atau tidak menetapkan UMK sampai 1 Januari 2024, secara otomatis daerah tersebut akan mengikuti hasil kesepakatan yang telah diajukan oleh dewan pengupahan Provinsi Kalbar.
"Jadi kabupaten/kota yang tidak, dan belum menetapkan upah minimum sampai 1 Januari 2024 kabupaten/kota secara otomatis akan mengikuti UMP provinsi tahun 2024," tutupnya. (bar)
Editor : izak-Indra Zakaria