Upah Minimum Rp2,7 Juta Diterima Utuh dan Sanksi 4 Tahun Penjara Buat Pengusaha Abai

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Jumat, 24 November 2023 | 16:41 WIB
Photo
Photo

Mad Nawir, anggota DPRD Kalimantan Barat dai dapil 1, Kota Pontianak menyebutkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalbar yang sudah ditetapkan, sebesar minimal Rp2.702.616,00 harus disosialisasikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang berada di Kalimantan Barat, tanpa terkecuali.

"Ada kenaikan dari UMP dari tahun sebelumnya. Tentu penetapan ini bukan asal tetapkan, melainkan melalui pembahasan intensif di Dewan Pengupahan di Kalbar," ucapnya. Menurut Mad Nawir, jika dibandingkan dengan komponen hidup layak atau standar hidup layak, dari beberapa komponen terjadi kenaikan belas persen. 

Artinya, UMP hanya naik sekitar 3 sampai 4 persen saja. Sementara komponen hidup layak naiknya belasan persen.

"Tidak seimbang sebenarnya. Maka wajar jika ada tuntutan dari pekerja untuk lebih diperhatikan lagi kenaikan UMP di masa mendatang," ujarnya.

Terpenting lagi, kata dia, aspek pengawasan terhadap penerapan UMP ini ke depannya harus benar-benar dipatuhi.

Bakalan mulai berlaku tahun 2024 mendatang. Maka sejak sekarang, sudah disosialisasikan dan pada bulan Januari 2024, para pekerja atau buruh sudah mendapatkan kenaikan upah mereka.

Soal UMP atau UMR, Mad Nawir kembali menegaskan bahwa dalam PP Pengupahan dan UU Cipta Kerja, para pengusaha-pengusaha dilarang membayarkan upah pekerja lebih rendah dari upah minimum.

Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan yang tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh dikatakannya dan patut dicatat, upah minimum berlaku kepada para pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan.

Sementara, upah diatas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. "Pemberlakuan ketentuan UMP-UMK dikecualikan, bagi usaha mikro dan kecil," jelasnya.

Politisi PPP Kalbar ini melanjutkan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengabaikan UMP dan UMR ? ada sanksi pidana penjara menanti.

Kepada pengusaha yang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum berpotensi dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.(den)

 

 
 
 
Editor : izak-Indra Zakaria